Jakarta – Deretan kayu gelondongan yang terseret arus banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah seolah menjadi “jejak sunyi” yang menunjukkan kerusakan di hulu. Fenomena mencolok itu mendorong perhatian publik, terlebih setelah pernyataan anggota DPR RI yang menilai bahwa kejadian tersebut bukanlah tanda alam semata, melainkan indikasi kuat adanya perambahan hutan.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut banjir bandang di dua wilayah Sumatra Utara itu kemungkinan besar dipicu oleh penebangan liar di kawasan hulu sungai. Ia menegaskan bahwa temuan ratusan kayu gelondongan yang hanyut saat bencana adalah bukti visual paling jelas dari rusaknya tutupan hutan di daerah tersebut.
“Faktanya kita lihat saat terjadi banjir bandang di Tapteng dan Tapsel, yang hanyut banyak kayu gelondongan, berarti ada perambahan hutan di hulu sungai, mengakibatkan banjir bandang,” ujar Marwan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).
Ia menambahkan bahwa tindakan ilegal itu tidak boleh dianggap persoalan kecil karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Marwan menilai pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal logging telah menjadikan warga sebagai pihak yang menanggung risiko paling besar.
Marwan menegaskan kembali seruannya agar pemerintah pusat, pemda, serta aparat TNI/Polri segera mengusut jejak perambahan hutan yang diduga menjadi akar persoalan. Menurutnya, upaya tersebut harus dilakukan setelah penanganan darurat korban terdampak terselesaikan dengan baik agar proses investigasi tidak mengganggu evakuasi maupun distribusi bantuan.
“Kita mendesak pemerintah serta aparat terkait supaya mengusut perambahan hutan di wilayah Sumut. Sebab kalau hal ini terus dibiarkan, bencana alam seperti ini akan terus terjadi jika perambahan hutan tidak segera diatasi,” sebutnya.
Dalam kondisi cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah, Marwan menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap bersabar. Ia menyebut sejumlah jalur transportasi, termasuk jembatan dan jalan utama, masih terputus sehingga bantuan logistik memerlukan waktu lebih lama untuk menjangkau lokasi pengungsian.
“Bagi keluarga kena musibah, termasuk meninggal dunia, kita ikut berduka. Bagi masyarakat yang saat ini masih mengungsi kita harapkan tetap semangat. Intinya, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menyelesaikan urusannya sendiri, pasti hadir, tetapi tetap mohon kesabaran. Apalagi cuaca ini tidak bisa kita kendalikan, curah hujan yang masih begitu tinggi saat ini,” jelasnya.
Seruan tersebut mempertegas urgensi penegakan hukum terkait perambahan hutan, sekaligus menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan di wilayah Sumatra Utara. Dengan banyaknya kerusakan dan korban, dugaan praktik penebangan liar kini menjadi sorotan utama dalam upaya mencegah bencana serupa terulang.
