Jakarta – Upaya penanganan darurat atas bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera memasuki fase mobilisasi besar-besaran setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengerahan seluruh kekuatan nasional. Instruksi ini disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, Senin (1/12/2025).
Pratikno menegaskan bahwa Presiden menuntut percepatan dalam seluruh tahapan tanggap darurat.
“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya di Jakarta.
Arahan tersebut menjadi dasar kolaborasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah di titik-titik bencana.
Kementerian dan lembaga sudah berada di wilayah terdampak sejak hari pertama, mempercepat perbaikan akses listrik, membuka jalur darat yang tertutup material longsor, serta memastikan distribusi logistik melalui udara dan laut. Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah meninjau langsung kondisi lapangan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga.
“Kami melihat langsung bagaimana seluruh instansi bekerja bersama. Ini menunjukkan komitmen penuh bahwa semua kekuatan dikerahkan untuk membantu masyarakat,” tambah Pratikno.
Dalam operasi darurat ini, Polri memperkuat pengerahan personel dan peralatan, mulai dari armada udara, kapal, hingga kendaraan taktis demi menjangkau wilayah terisolasi. Banyak daerah terdampak mengalami putusnya akses darat, sehingga distribusi bantuan bergantung pada jalur udara maupun laut.
Selain fokus pada fase darurat, pemerintah mulai menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana penyediaan hunian sementara dan hunian tetap tengah disiapkan, sejalan dengan kebutuhan pemulihan jangka panjang. Target pemerintah adalah memastikan warga segera dapat kembali ke aktivitas normal dan memiliki perlindungan lebih baik terhadap ancaman bencana serupa.
Kolaborasi besar ini menjadi poros utama percepatan penanganan bencana. Pemerintah memastikan seluruh bantuan yang dikirim harus tepat sasaran, sementara pemulihan akan dilaksanakan berlapis, mulai dari pembukaan akses, dukungan logistik, hingga penyediaan fasilitas pemukiman yang layak bagi keluarga terdampak.
Dengan instruksi langsung dari Presiden, penanganan bencana di Sumatera diharapkan semakin terkoordinasi, terukur, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses.