Jakarta – Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola negara, Presiden Prabowo Subianto membuka fakta mengejutkan: korupsi di Indonesia masih kuat dan bahkan lebih rumit dari perkiraan.
Saat menghadiri Munas VI PKS di Hotel Sultan, Senin (29/9/2025), ia menyebut kondisi ini sebagai salah satu kelemahan besar yang harus segera diberantas demi menjaga masa depan bangsa.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku terkejut dengan skala korupsi yang ia temukan setelah menggantikan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, praktik lancung itu tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintahan bersih sebagai syarat utama kebangkitan Indonesia.
“Korupsi kita dalam keadaan sangat-sangat memprihatinkan,” tegas Prabowo.
Ia menilai kelemahan elite politik dan birokrasi sering kali dimanfaatkan oleh para manipulator yang lihai menyembunyikan aksi mereka dalam aturan yang tampak sah.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung kasus tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen timah Indonesia diselundupkan setiap tahun, menyebabkan kerugian triliunan rupiah. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah kini memperketat pengawasan di jalur laut, dari kapal besar hingga perahu kecil.
“Sekarang sampan pun tidak bisa keluar,” ujarnya.
Dari kebijakan pengetatan itu, Prabowo memperkirakan negara mampu menyelamatkan Rp22 triliun pada empat bulan terakhir 2025, serta Rp45 triliun pada tahun 2026. Angka itu menjadi bukti bahwa korupsi sistemik selama ini menyedot kekayaan negara secara masif.
Pengamat menilai pernyataan keras Prabowo di forum PKS menunjukkan arah politiknya yang menekankan pemberantasan korupsi sebagai prioritas. Namun, realisasinya tetap bergantung pada sinergi antara lembaga penegak hukum dan konsistensi pemerintah menutup celah penyimpangan.
Dengan menjadikan korupsi sebagai isu utama, Prabowo berupaya menegaskan bahwa pembangunan tidak akan bergerak tanpa fondasi integritas. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam waktu dekat 29 September 2025 untuk membuktikan komitmen tersebut.