Kutai Timur – Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur membutuhkan penjaringan data yang lebih terstruktur agar dapat tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri, saat memberikan keterangannya beberapa hari lalu.
“Ada beberapa program yang sudah berjalan, seperti penyediaan rumah layak huni dan bantuan pengembangan UMKM, yang langsung menyasar masyarakat. Namun, untuk meningkatkan kualitas program, diperlukan penjaringan data yang lebih terstruktur,” ujar Syaiful.
Syaiful menekankan bahwa validasi data penerima manfaat sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Ia mengusulkan agar proses penjaringan dimulai dari tingkat RT hingga aparat desa, sebelum data disampaikan ke pemerintah daerah untuk dievaluasi dan digunakan dalam pelaksanaan program.
“Data penerima akan disampaikan ke pemerintah daerah, karena kami di DPRD hanya bertugas mengesahkan anggarannya. Dengan cara ini, data yang dikumpulkan akan lebih akurat, tanpa spekulasi siapa yang layak menerima atau tidak,” jelasnya.
Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan pemerintah daerah dinilai sudah cukup baik. Syaiful mengapresiasi program seperti rumah layak huni dan dukungan bagi UMKM, yang dianggap memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar manfaat program ini bisa dirasakan secara merata.
“Memang saat ini belum sempurna sepenuhnya, tapi jika kita terus meningkatkan kualitasnya, saya yakin ke depan akan lebih baik,” imbuhnya.
Syaiful menegaskan bahwa DPRD Kutim terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Selain mengawasi pelaksanaan program, DPRD juga berperan dalam pengesahan anggaran yang digunakan untuk berbagai inisiatif tersebut.
“Kami memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan data yang akurat, program dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.
