Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, dikejutkan oleh deretan keluhan yang mengalir dari warga RT 32 dan RT 33 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir. Seolah menghadapi “tiga bencana kecil”, warga mengadu tentang krisis air bersih, kelangkaan gas melon, dan potensi longsor yang mengintai dari lereng-lereng rawan.
“Ini kali pertama saya reses di Gunung Steling. Saya hadir di sini untuk mendengar langsung unek-unek masyarakat. Semua keluhan akan saya catat dan kawal,” ujar Sapto saat menggelar reses di Gang Steling, Kamis (3/7/2025).
Ketua RT 33 mengungkap bahwa pasokan air bersih yang tidak mengalir secara rutin menyulitkan warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiadaan jaringan gas rumah tangga juga memaksa warga bergantung pada gas elpiji 3 kilogram, yang belakangan semakin langka.
“Warga kami mengeluhkan air PDAM yang sering tidak mengalir, dan gas melon juga sering langka. Kami minta ini bisa segera diatasi,” ungkapnya.
Keluhan senada datang dari Ketua RT 32. Ia menuturkan bahwa saat terjadi kelangkaan, harga gas melon bisa meroket hingga Rp80 ribu per tabung. Ini membuat warga, terutama ibu-ibu rumah tangga, harus berkeliling mencari gas, bahkan hingga malam hari.
“Kasihan para ibu-ibu, mereka harus keliling cari gas kalau suami pulang kerja. Kalau sudah dapat, harganya sangat mahal,” ujarnya prihatin.
Di sisi lain, kondisi geografis yang curam di Gunung Steling menjadikan kawasan ini rawan longsor. Ketua RT 32 meminta pemerintah segera membangun drainase yang layak serta melakukan semenisasi jalan untuk mengurangi risiko bencana, apalagi saat musim hujan.
“Kami mohon dibuatkan drainase dan semenisasi. Ancaman longsor ini sudah lama kami rasakan,” imbuhnya.
Sapto merespons serius seluruh keluhan tersebut. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda, dan jika diperlukan, melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa persoalan air bersih, gas, dan infrastruktur adalah urusan vital yang tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Masalah air, gas, dan infrastruktur ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Nanti akan saya koordinasikan dengan wali kota, wakil wali kota, dan instansi teknis. Kalau pemkot tidak sanggup, kita dorong provinsi untuk turun,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar Ketua RT menyampaikan semua aspirasi tersebut secara resmi ke DPRD melalui surat tertulis. Menurutnya, proses administrasi yang baik akan mempercepat tindak lanjut program bantuan dan intervensi.
“Silakan masing-masing RT buat surat usulan resmi ke DPRD. Semua akan lebih mudah diproses jika tertulis,” jelas Sapto.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu ditutup Sapto dengan komitmen kuat untuk terus menjaga komunikasi dengan warga. Ia memastikan bahwa suara masyarakat Sungai Dama akan dibawa ke forum-forum resmi pembahasan kebijakan.
“Silaturahmi seperti ini akan kita teruskan. Aspirasi warga Sungai Dama menjadi catatan penting bagi saya, dan insyaallah akan saya perjuangkan,” pungkasnya.