Berau – Persidangan sengketa lahan antara Kelompok Tani Usaha Bersama Meraang (Poktan UBM) Tumbit Melayu dan PT Berau Coal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Rabu, 26 Februari 2025. Dalam sidang kelima ini, kuasa hukum Poktan UBM menyerahkan berkas perbaikan permohonan status quo sebagaimana yang diminta oleh majelis hakim pada sidang sebelumnya.
Kuasa hukum Poktan UBM, Ridwansyah Misi, S.H., menyatakan bahwa berkas yang telah diperbaiki telah diserahkan kepada majelis hakim sesuai dengan arahan pada sidang 19 Februari 2025 lalu. Pihaknya berharap agar status quo dapat dikabulkan dalam putusan sela yang dijadwalkan pada 5 Maret 2025.
“Kami telah memenuhi permintaan majelis hakim untuk memperbaiki permohonan status quo. Berkasnya sudah kami serahkan dalam sidang hari ini. Kami berharap dalam putusan sela nanti, status quo bisa dikabulkan demi keadilan bagi masyarakat,” ujar Ridwansyah.
Menurut Ridwansyah, status quo sangat penting untuk memastikan tidak ada aktivitas di lahan sengketa seluas 1.290 hektar hingga ada putusan hukum tetap.
“Jika status quo dikabulkan, maka baik PT Berau Coal maupun Poktan UBM tidak boleh melakukan aktivitas apapun di lahan yang bersengketa. Ini penting untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.
Ratusan masyarakat Tumbit Melayu turut hadir di PN Tanjung Redeb untuk mengikuti jalannya sidang. Mereka berharap keputusan hakim berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Kami ingin keadilan ditegakkan. Hak atas tanah ini harus dilindungi, dan kami berharap majelis hakim mengabulkan permohonan status quo,” kata Rafik, perwakilan Poktan UBM.
Sidang dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak serta puluhan warga yang menyaksikan jalannya proses hukum. Setelah mendengar penyerahan berkas dari pihak Poktan UBM, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan agenda sidang pada 5 Maret 2025, dengan agenda pembuktian awal dari kedua belah pihak sebelum putusan sela dikeluarkan.
Kuasa hukum PT Berau Coal menyatakan bahwa mereka akan mengajukan bukti permulaan dalam sidang berikutnya.
“Kami akan mengajukan bukti permulaan bersama penggugat. Setelah itu, majelis hakim akan mengambil sikap terkait permohonan status quo ini,” ujar kuasa hukum PT Berau Coal.
Persidangan ini menjadi penentu bagi masyarakat Tumbit Melayu yang telah lama memperjuangkan hak atas lahan mereka. Mereka berharap majelis hakim berpihak pada keadilan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan selama proses hukum berlangsung.
“Kami hanya ingin tanah kami tetap utuh dan tidak ada pihak yang sewenang-wenang melakukan aktivitas sebelum ada putusan final. Kami percaya majelis hakim akan memberikan keputusan terbaik,” pungkas Rafik.
Keputusan sela yang dijadwalkan pada 5 Maret 2025 akan menjadi momen penting dalam sengketa ini, menentukan apakah status quo akan diberlakukan atau tidak. Masyarakat Tumbit Melayu berharap hasil sidang nanti dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi mereka.
