Kutim – Target serapan anggaran sebesar 15 persen pada triwulan pertama tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tampaknya masih jauh dari realisasi.
Minimnya serapan anggaran ini menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan. Ia menyampaikan kekhawatirannya tentang dampaknya pada pembangunan infrastruktur dan program masyarakat.
“Secara pribadi saya agak khawatir, bulan lima kok belum jalan,” ungkap Arfan kepada media belum lama ini.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran ini mengindikasikan bahwa sejumlah program yang seharusnya sudah berjalan belum terealisasi. Arfan menegaskan, hal ini tidak boleh terjadi mengingat pentingnya proyek-proyek tersebut bagi pelayanan masyarakat.
Menanggapi situasi ini, Arfan menyebutkan bahwa DPRD Kutim telah memanggil beberapa dinas terkait untuk memberikan penjelasan, salah satunya Dinas PUPR.
“Kepala dinas PUPR optimis seluruh program Pemkab Kutim di tahun ini dapat terealisasi hingga akhir Desember 2024. Kita doakan semoga itu dapat terwujud,” ujarnya.
Arfan juga menyoroti perlunya menghindari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) seperti yang terjadi pada tahun 2023, di mana SiLPA Kutim mencapai Rp 1,6 triliun.
“Kita berharap tahun ini jangan lagi ada SiLPA. Semoga saja, seluruh program dan infrastruktur dapat berjalan di bulan 6 hingga Desember 2024,” tuturnya.
Pengamat ekonomi lokal menyarankan bahwa rendahnya serapan anggaran mungkin disebabkan oleh kendala teknis dan administrasi yang perlu segera diatasi.
Mereka menekankan perlunya perbaikan sistem penganggaran dan pengawasan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
Arfan menambahkan bahwa DPRD Kutim akan terus mendorong Pemkab Kutim untuk memaksimalkan serapan anggaran.
“Kami di DPRD Kutim selalu mendukung dan mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan infrastruktur ataupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” imbuhnya.
Dengan harapan tinggi, Arfan menekankan bahwa Pemkab Kutim harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan semua program berjalan sesuai rencana. “Pemkab harus bekerja lebih keras dan jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
