Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat catatan keras dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam laporan evaluasi terbaru, kelompok ahli memberikan skor rata-rata hanya 2,8 dari skala 10 untuk kinerja Prabowo, sementara Gibran memperoleh 2,2.
Penilaian itu merupakan bagian dari laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun CELIOS bersama Kabinet Bayangan dan dipaparkan secara virtual pada Minggu (11/10/2026). Penelitian melibatkan dua kelompok responden, yakni 1.142 masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi dan 129 responden ahli dari beragam latar belakang keahlian, domisili, serta pengalaman profesional.
Hasilnya memperlihatkan jarak cukup lebar antara penilaian ahli dan masyarakat umum. Publik memberikan nilai rata-rata 4,6 dari 10 kepada Prabowo, lebih tinggi dibanding skor 2,8 dari kelompok ahli, sedangkan Gibran mendapatkan nilai 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari kalangan ahli.
“Kalau ahli bilang itu 2,8 dari 10. Jadi kalau sekolah ini teman-teman bisa nanti menyimpulkan sendiri kira-kira lulus nggak ujian kepemimpinannya,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira saat Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran secara virtual (11/10/26).
Rincian penilaian masyarakat juga memperlihatkan evaluasi yang terbelah. Sebanyak 48 persen responden masyarakat memberi Prabowo nilai 1 sampai 4, kemudian 23 persen memberikan skor 5 sampai 6, sedangkan 28 persen menempatkan kinerjanya pada rentang 7 sampai 10.
Nilai 1 bahkan menjadi pilihan terbanyak untuk Prabowo, diberikan oleh sekitar 23 persen responden. Untuk Gibran, 45 persen masyarakat memberikan skor 1 sampai 4, sebanyak 21 persen memberi nilai 5 sampai 6, dan 34 persen memberikan nilai 7 sampai 10.
Penilaian kelompok ahli jauh lebih kritis. CELIOS mencatat sebanyak 52 persen ahli memberikan nilai 1 kepada Gibran, sementara rata-rata keseluruhan penilaian ahli terhadap wakil presiden berhenti pada angka 2,2.
Kekhawatiran atas Arah Kebijakan
Rapor CELIOS tidak hanya mengukur nilai Presiden dan Wakil Presiden. Sebanyak 92 persen responden ahli menyatakan khawatir terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, terdiri atas 80 persen yang merasa sangat khawatir dan 12 persen yang menyatakan khawatir.
CELIOS juga mencatat persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rumah tangga. Survei tersebut menemukan 75 persen responden masyarakat mengaku merasa stres akibat kebijakan pemerintah, sementara 17 persen menyatakan tidak dan 8 persen menjawab tidak tahu.
Temuan mengenai stres tersebut perlu dibaca sebagai persepsi responden, bukan diagnosis medis atau bukti hubungan sebab-akibat secara klinis. Laporan itu merekam bagaimana masyarakat menilai dampak kebijakan yang mereka rasakan selama dua tahun pemerintahan berjalan.
Persoalan harga kebutuhan sehari-hari ikut muncul sebagai perhatian. Laporan CELIOS mencatat 53 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk pada tahun ini, sementara isu harga kebutuhan pokok masuk dalam persoalan yang dinilai mendesak untuk ditangani pemerintah.
Bagi masyarakat, angka-angka tersebut penting bukan semata sebagai “nilai rapor” pemerintah. Harga pangan, kesempatan kerja, pendapatan keluarga, pelayanan publik, serta kepastian kebijakan merupakan ukuran yang paling mudah dirasakan warga ketika menilai apakah program pemerintah bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Metode Survei Perlu Dibaca Bersama Hasilnya
CELIOS menggunakan metode berbeda dalam menjaring dua kelompok responden. Untuk kelompok ahli, pengumpulan data memakai pendekatan snowball sampling, yakni responden awal yang memenuhi kriteria keahlian merekomendasikan ahli lain yang dianggap relevan dengan penelitian.
Karena itu, skor 2,8 terhadap Prabowo tidak dapat dibaca sebagai nilai yang diberikan seluruh masyarakat Indonesia. Angka tersebut secara khusus merupakan rata-rata penilaian kelompok ahli yang menjadi responden riset, sedangkan penilaian masyarakat umum terhadap Presiden berada di angka 4,6.
CELIOS menyatakan instrumen surveinya juga diuji dari sisi konsistensi. Survei masyarakat dengan 17 item memiliki nilai Cronbach’s alpha terstandarisasi 0,950 dan McDonald’s omega 0,952, sementara skala penilaian kinerja pemerintah dalam survei ahli mencatat Cronbach’s alpha 0,895.
Perbedaan penilaian antara masyarakat dan ahli menjadi salah satu bagian paling penting dari hasil riset tersebut. Ahli dapat memberikan penilaian berdasarkan parameter kebijakan, tata kelola, serta pengalaman profesional, sementara warga cenderung berhadapan langsung dengan dampak kebijakan melalui harga barang, pekerjaan, pendapatan dan pelayanan negara.
Gibran: Kritik Dijawab dengan Kerja Lebih Baik
Pemerintah tidak menolak hasil evaluasi tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan survei, kajian dan kritik dari masyarakat maupun lembaga independen merupakan bagian dari demokrasi serta bahan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Kritik yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada saya, harus dijawab dengan kerja yang lebih baik,” kata Gibran melalui keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta (13/10/26).
Gibran menyebut evaluasi harus diikuti perbaikan kebijakan dan cara kerja sehingga kehadiran pemerintah semakin dirasakan serta mampu menjawab persoalan masyarakat di lapangan. Pernyataan itu menjadi respons pemerintah setelah skor Prabowo dan Gibran dalam survei CELIOS sama-sama berada di bawah lima, baik dalam penilaian ahli maupun masyarakat umum.
Laporan dua tahun pemerintahan ini pada akhirnya membuka ruang evaluasi yang lebih luas daripada sekadar angka 2,8 atau 2,2. Bagi pemerintah, tantangannya adalah menjawab penilaian tersebut melalui kebijakan yang dampaknya dapat diukur; bagi masyarakat, hasil survei perlu dibaca bersama metode, jumlah responden, serta kelompok yang memberikan penilaian.
Dua tahun pemerintahan merupakan titik ketika janji politik mulai dapat dibandingkan dengan pengalaman warga sehari-hari. Rapor CELIOS menjadi salah satu penilaian dari luar pemerintah, sementara ukuran yang lebih panjang akan ditentukan oleh perubahan nyata pada ekonomi rumah tangga, pelayanan publik, kebebasan sipil, lingkungan, serta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.
