Jakarta – Rencana redenominasi rupiah yang diusulkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sejak 2017 terus tertunda tanpa kepastian. Namun, di tengah ketidakpastian ini, masyarakat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka telah mengambil inisiatif sendiri dengan mengadopsi metode pemangkasan digit rupiah pada harga barang, menciptakan fenomena unik dalam dunia perbelanjaan.
Jika berkunjung ke mal, bandara, atau pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko makanan atau minuman berskala internasional sudah banyak menghapus angka ribuan rupiah atau 000 dalam daftar harganya. Ada juga yang menggantinya dengan memanfaatkan huruf “K” atau kilo (chilioi dalam bahasa Yunani) yang menjadi simbol kata “ribu”.
Huruf “K” Sebagai Pengganti Ribuan Rupiah
Konsep ini telah menyebar ke toko-toko makanan skala domestik di Indonesia. Para pedagang telah menyederhanakan daftar harga makanan mereka tanpa mengubah nilai tukarnya. Dalam pandangan mereka, ini adalah bentuk sederhana dari redenominasi, yang secara harfiah berarti memangkas jumlah digit rupiah.
Jadi, bagaimana cara kerja sistem ini? Misalnya, jika sebelumnya harga takoyaki dituliskan sebagai Rp 15.000, kini toko-toko menggunakan format 15K. Begitu juga dengan menu lainnya, seperti corn dog sosis yang menjadi 10K, dan hotang yang hanya 12K. Penggunaan huruf “K” atau angka tanpa 000 ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam melihat daftar harga, menghilangkan kerumitan angka nol yang berulang.
Windy S. Dewi, pemilik sebuah toko makanan camilan Jepang di Jakarta Timur, mengatakan, “Biar simpel saja, sama biar terlihat efisien bagi konsumen karena nol tiga digitnya hilang.” Pendekatan ini bukan hanya memudahkan konsumen, tetapi juga menunjukkan efisiensi dalam penulisan harga makanan yang dijual.
Toko-toko lain seperti Crispy Chop Steak House dan Ayam Penyet “Manjur” juga telah mengadopsi model harga yang serupa. Dengan hanya menggunakan huruf “K” dalam daftar harga, mereka berharap dapat memudahkan konsumen dalam melihat harga makanan dan minuman yang ditawarkan.
“Sebenarnya ingin memudahkan konsumen melihat harganya saja sih, kalau banyak angka nol kan enggak enak aja dilihatnya. Apalagi juga udah jadi tren juga kan,” kata Juliana Yusuf, Manager Crispy Chop Jakarta.
Tak ketinggalan, pengusaha Ayam Penyet “Manjur”, Agung, juga menggunakan daftar harga yang sama seperti Windy, dan Ijul. Agung memasang besar-besar dalam spanduk daftar harga menunya di tembok-tembok toko, seperti paket komplit ayam penyet+nasi+sambal hijau atau dadak+tahu+tempe 24K, dan kopi hanya 5K.
“Ya biar simpel aja, lebih singkat, dan enak dilihatnya. Orang juga enggak ribet melihatnya,” kata Agung yang membuka usahanya di Jl. Kertamukti, Ciputat Timur, Tangerang Selatan sejak tiga bulan lalu.
Ketiganya mengaku tidak pernah punya pengalaman buruk dengan konsumen yang kebingungan terhadap daftar harga K dalam menu yang ditampilkan. Tiap konsumen yang membeli dagangannya langsung paham bahwa K atau angka tanpa 000 di daftar menu nya adalah bernilai ribu.
Redenominasi Rupiah
Meskipun redenominasi sudah marak secara informal seperti itu, pemerintah sendiri tak kunjung berani menerapkan kebijakannya. Padahal, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Rancangan Undang-undang tentang Redenominasi Rupiah sudah termuat.
Saat dicecar pertanyaan terkait itu oleh wartawan dalam sejumlah kesempatan, Sri Mulyani tak pernah merespons atau memberi penjelasan. Pernyataan terkait ini baru sempat diungkap oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu, dengan mengabarkan bahwa belum ada pembahasan apapun terkait itu di Kemenkeu.
“Sekarang sih kita belum lihat lagi, nanti kita akan lihat dulu. Itu agenda cukup lama nanti kita lihat saja, belum ada perkembangan,” ujar Febrio saat ditemui di kawasan DPR, Jakarta, pertengahan bulan ini.
Adapun BI sudah kerap kali memberi penjelasan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bahkan mengatakan, penyederhanaan rupiah dari Rp 1.000 jadi Rp 1 sebenarnya sudah siap dilakukan sejak lama, mulai dari desain hingga tahapan-tahapannya. Kajiannya pun sudah dimulai sejak 2010 silam.
“Sudah kami siapkan sejak dari dulu secara operasional dan kemudian bagaimana untuk langkah-langkahnya,” tegas Perry, dalam konferensi pers Kamis (23/6/2023).
Namun, dia mengingatkan untuk melakukan redenominasi harus dengan memperhatikan tiga faktor, yaitu kondisi makro ekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan dan moneter yang stabil, serta kondisi sosial dan politik yang kondusif.
“Timing-timing itu yang menjadi pertimbangan utama. Ekonomi kita kan sudah bagus, tapi ada baiknya memberi momen yang tepat,” jelas Perry.
Kendati demikian, saat ini menurut bank sentral bukan waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi. Karena perekonomian tanah air masih dibayangi oleh dampak rambatan atau spillover dari perekonomian global.
“Sekarang masih spillover rambatan dari global masih berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan kita. Juga kan (perekonomian domestik) bagus stabil, tapi dari global kan masih ada,” katanya.