Kutim – Proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang terletak di Kutai Timur (Kutim) tampaknya terhenti bukan karena masalah anggaran, tetapi karena faktor politik yang kompleks.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusuf Silambi, menyatakan bahwa pembangunan tersebut terganjal oleh berbagai tekanan politik.
“Namanya masalah politik itu macam-macam, di dalamnya saya kira media tahu semua,” ujarnya kepada para awak media baru-baru ini.
Menurut Yusuf, meski anggaran dari PT Kaltim Prima Coal (KPC), APBN, dan APBD sudah tersedia, masalah di lapangan berbeda dari keputusan yang sudah diambil.
“Mungkin inilah para media mencari tahu dimana kelemahannya. Sehingga pembangunan Pelabuhan Kenyamukan ini sampai detik ini belum selesai,” tambahnya.
Yusuf juga menekankan bahwa PT KPC tidak ingin terlibat dalam urusan politik.
“PT KPC sudah tidak mau masuk kalau ada urusan cawe-cawe politik. KPC kan tidak ada kapasitas untuk itu, karena manajemen KPC itu hanya berharap supaya pembangunan ini lancar,” tutur Yusuf Silambi.
Selain itu, Ia mengimbau media untuk membantu mengatasi masalah ini dengan mencari tahu kendala dan hambatan yang ada.
“Saya meminta kepada kalian semua dalam hal ini para wartawan untuk mencari tahu apa kendala dan masalahnya begitu juga dengan pembangunan yang lain,” katanya.
Yusuf berharap agar pelabuhan ini bisa selesai pada tahun 2024 dan bahwa media dapat memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pihak terkait, sehingga pembangunan infrastruktur lainnya juga dapat berjalan lancar.
Dengan demikian, Yusuf menekankan pentingnya mengatasi hambatan politik untuk mempercepat pembangunan di Kutim dan meminta kerjasama dari semua pihak, termasuk media, untuk menyelesaikan masalah ini.
“Pembangunan-pembangunan yang lain pun begitu. Kami butuh kerjasama semua pihak, termasuk media, untuk menyelesaikan masalah ini,” tutupnya.