Jakarta – Proses pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada 7 Mei 2025 diduga diwarnai permainan politik. Sekitar 20 pejabat yang dilantik disebut titipan salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, yang berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
Informasi ini disampaikan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi berinisial SW. Ia mengaku mendapatkan keterangan tersebut dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDI Perjuangan, berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari hal itu,” ujar SW di Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut SW, langkah IM ini dijalankan atas arahan kekasihnya berinisial DDY, bersama operator lapangan berinisial HMT. Tujuannya, menempatkan pejabat-pejabat tertentu untuk mempermudah pengaturan proyek di Pemprov DKI.
“IM ditugaskan oleh DDY untuk bekerja sama dengan Sekda MM, agar bisa naruh pejabat eselon II demi kepentingan proyek dengan HMT sebagai operator,” tambah SW.
SW juga menyebut, IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. Operator DDY, yakni HMT, sering terlihat mendatangi ruangan Sekda MM, bahkan didampingi staf gubernur berinisial UDN dan WSN.
Tidak hanya itu, IM dan DDY disebut memiliki dukungan dari salah satu pimpinan KPK periode sekarang. Dukungan ini digunakan untuk menekan Sekda, kepala dinas, dan pimpinan BUMD agar mengikuti arahan mereka.
“IM dengan backup pimpinan KPK sering memanggil dan memaksa kepala dinas, Dirut BUMD, dan kontraktor untuk mengatur proyek. HMT, UDN, dan WSN sering terlihat di ruangan IM dan Sekda MM,” kata SW.
SW meminta Gubernur Pramono Anung waspada dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV berikutnya. Ia menduga kelompok yang sama sudah menyiapkan strategi untuk menempatkan orang-orangnya di posisi strategis, termasuk camat, lurah, dan kepala dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang di eselon III dan IV, terutama camat, lurah, dan dinas teknis. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tutup SW.
Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait tuduhan tersebut.