Kutai Timur – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante, menyoroti penurunan produktivitas padi di wilayahnya, meski luas lahan panen mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur, luas panen padi pada tahun 2023 mencapai 3.505,89 hektare, naik dari 3.415,90 hektare pada tahun sebelumnya.
Namun, produktivitas justru turun, dari 35,35 kuintal per hektare di tahun 2022 menjadi 29,00 kuintal per hektare di tahun 2023. Penurunan ini menyebabkan hasil panen berkurang dari 12.076,25 ton pada tahun lalu menjadi 10.167,79 ton pada tahun ini.
David menyebutkan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius, khususnya dalam hal ketahanan pangan daerah. Ia berharap program dari pemerintah pusat, termasuk inisiatif yang diusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, segera hadir di daerah untuk mendukung peningkatan hasil pertanian. Baru-baru ini, Polri juga telah menandatangani MoU dengan Badan Ketahanan Pangan, yang diharapkan dapat mendukung penguatan sektor pertanian di daerah-daerah seperti Kutim.
“Kita tunggu langkah dari pemerintah pusat, termasuk program dari Pak Prabowo. Kolaborasi antara Polri dan Badan Ketahanan Pangan juga sudah mulai berjalan. Jadi semoga segera ada dampak nyata di lapangan,” ujar David.
Tantangan dari Sedimentasi dan Tambang
David juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi pertanian di Kutim adalah adanya sedimentasi yang diakibatkan aktivitas tambang. Hal ini berdampak pada kualitas lahan dan mengurangi produktivitas tanaman.
Meski Kutim berkomitmen beralih menuju ekonomi hijau. Proses transisi ini, menurut David, membutuhkan waktu dan perhatian terhadap sektor pertanian, agar ketahanan pangan tetap terjaga.
“Ekonomi hijau menjadi arah yang kita tuju, tapi dampak dari sedimentasi akibat tambang cukup besar. Ini mengurangi luas lahan yang efektif untuk pertanian dan berdampak pada produktivitas,” jelasnya.
Regulasi dan Upaya Memperkuat Ketahanan Pangan
David menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mendukung ketahanan pangan lokal di tengah tantangan transisi ekonomi hijau. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mengelola sumber daya dengan baik untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, sambil menantikan dukungan tambahan dari berbagai program nasional.
Dengan dukungan yang lebih kuat, DPRD Kutim berharap sektor pertanian dapat kembali meningkatkan produktivitasnya. Sehingga kebutuhan pangan daerah dapat tercukupi tanpa harus mengandalkan pasokan dari luar.