Kutai Timur – Dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Selasa (26/11/2024), Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
PAD yang hanya menyumbang Rp358,388 miliar atau 3,21 persen dari total pendapatan daerah dinilai mencerminkan potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Hj. Mulyana, anggota Fraksi GAP yang membacakan pandangan umum, mendesak pemerintah Kutai Timur untuk lebih serius menggali potensi lokal. Menurutnya, sektor seperti pariwisata, agribisnis, dan pengelolaan aset daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD.
“Kontribusi PAD yang rendah menjadi tantangan besar bagi kita. Pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi untuk mengoptimalkan potensi lokal yang ada,” tegas Mulyana dalam paparannya.
Ketergantungan pada Dana Transfer
Fraksi GAP juga menyoroti ketergantungan Kutai Timur pada dana transfer pemerintah pusat yang mencapai 91,86 persen dari total pendapatan daerah. Ketergantungan ini dianggap sebagai kelemahan struktural yang perlu segera diatasi untuk mengurangi risiko kerentanan fiskal.
“Jika terjadi perubahan kebijakan atau penurunan alokasi dana dari pusat, stabilitas anggaran daerah akan terganggu. Pemerintah harus segera mencari solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” ujar Mulyana, yang juga merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Rekomendasi untuk Optimalisasi PAD
Dalam pandangannya, Fraksi GAP mengusulkan sejumlah strategi untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah dengan memperbaiki tata kelola aset daerah, memperluas basis pajak, dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.
“Kami merekomendasikan pengelolaan aset daerah secara efisien, peningkatan pajak daerah melalui optimalisasi izin usaha, serta pengembangan sektor pariwisata yang memiliki potensi besar,” tambah Mulyana.
Selain itu, Fraksi GAP meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kategori lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang menyumbang 4,91 persen dari total pendapatan. Menurut Mulyana, evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap potensi pendapatan dikelola secara optimal.
Fokus pada Kemandirian Fiskal
Sebagai penutup, Mulyana menegaskan bahwa Fraksi GAP mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal sebagai prioritas pembangunan jangka panjang.
“Kemandirian fiskal harus menjadi fokus utama agar Kutai Timur tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, kita bisa menciptakan stabilitas anggaran dan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Fraksi GAP berharap pandangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung optimalisasi PAD demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.