Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, soroti lesunya sektor perhotelan di Kaltim. Ia menilai, kondisi ini tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah Pemprov Kaltim terapkan.
Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025).
Menurut Hasanuddin, efisiensi senilai Rp700 miliar pada tahun ini berdampak langsung terhadap menurunnya frekuensi penggunaan hotel sebagai lokasi kegiatan pemerintahan.
Kegiatan seperti rapat, sosialisasi, maupun forum resmi kini lebih banyak menggelarnya di aula kantor milik pemerintah. Gedung Lamin dan Odah Etam yang berada di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim menjadi tempat yang paling sering digunakan.
“Pemerintah dan dewan juga lebih banyak melakukan agenda di aula kantor kedinasan masing-masing,” ungkapnya.
Lebih jauh, Hasanuddin menjelaskan bahwa penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memperparah situasi. Dari sebelumnya sekitar Rp21 triliun, APBD Kaltim kini diperkirakan hanya mencapai Rp18 triliun.
Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam membelanjakan anggaran dan menghindari pengeluaran non-esensial, termasuk menyewa hotel. Hasanuddin juga mengungkap bahwa pembatasan kunjungan dari DPRD maupun pemerintah daerah luar turut menyumbang sepinya aktivitas perhotelan.
Ia menilai pelaku usaha hotel harus bisa beradaptasi di tengah realitas fiskal yang semakin ketat. Inovasi dan strategi baru menjadi kebutuhan mendesak agar sektor ini tetap bertahan.
Hasanuddin berharap adanya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan di tengah keterbatasan anggaran.