Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menilai lemahnya dukungan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II sebagai pengelola pemeliharaan jalan nasional di Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Ia menyatakan, dari total anggaran sekitar Rp28 miliar, Rp10 miliar dihabiskan untuk bahan bakar. Sisa Rp18 miliar harus dibagi ke tiga wilayah, jumlah yang dinilainya sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan lapangan.
“Anggaran UPTD Wilayah II sangat terbatas, hanya sekitar Rp28 miliar. Dari jumlah itu, Rp10 miliar digunakan untuk belanja BBM, sisanya Rp18 miliar harus dibagi untuk wilayah Kukar, Samarinda, dan Mahulu. Dengan anggaran sebesar itu, sulit untuk mengcover semua kebutuhan pemeliharaan jalan,” ujar Subandi, usai rapat dengar pendapat dengan UPTD PUPR-PERA Wilayah II, Senin (19/5/2025).
Ia juga mengkritik minimnya armada pendukung. Saat ini, UPTD hanya memiliki tiga eksavator, tiga motor grader, dua vibrator roller, satu loader, satu tronton, dan enam dump truck. Akibatnya, unit kerja ini terpaksa berbagi alat dan sering kali harus meminta bantuan dari wilayah lain.
“Mereka kekurangan unit, baik eksavator maupun peralatan penunjang lainnya. Akhirnya, mereka harus berbagi alat agar proses tetap bisa berjalan. Ketika tidak mampu mengcover, mereka harus meminta bantuan ke wilayah lain,” tambah Subandi.
Kondisi jalan nasional yang rusak parah seperti di Jalan H.A.M Rifaddin dan Kilometer 28 Batuah, juga disoroti. Menurutnya, meskipun statusnya jalan nasional, koordinasi dengan BBPJN tetap diperlukan agar ada tindakan cepat di lapangan.
Subandi menekankan pentingnya peningkatan anggaran sebagai solusi utama.
“Solusinya adalah kita harus bisa perjuangkan peningkatan anggarannya. Supaya mereka bisa mengcover pekerjaan lebih banyak, sementara keluhan di masyarakat banyak sekali,” tegasnya.
Ia juga menyinggung proyek pembangunan jalan pendekat ke Bandara APT Pranoto yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran, padahal jalur ini dinilai strategis untuk mengurangi kemacetan.
Dengan tantangan yang kompleks dan anggaran yang terbatas, DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan dana dan memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga kelayakan infrastruktur jalan di tiga wilayah tersebut.