Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Afif Rayhan Harun, terhadap persoalan banjir yang terus membayangi Kota Samarinda. Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota segera duduk bersama mencari solusi permanen bagi krisis ini.
Afif menilai penanganan banjir di Samarinda masih bersifat sektoral dan belum menyentuh akar masalah. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merancang kebijakan dan proyek infrastruktur yang berbasis data dan partisipatif, seperti pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, serta sistem drainase terpadu.
“Masalah banjir ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak,” ujar Afif saat ditemui, Rabu (28/5/2025).
Pernyataan itu ia lontarkan dengan nada prihatin atas kondisi kota yang kerap lumpuh saat hujan deras mengguyur. Menurutnya, akar persoalan banjir tak lepas dari lemahnya pengendalian alih fungsi lahan dan buruknya manajemen drainase kota. Ia menyebut, sistem peringatan dini juga masih minim dan kurang terintegrasi.
Afif menyampaikan bahwa dirinya telah mendorong Komisi II DPRD Kaltim untuk segera memfasilitasi pertemuan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda. Ia percaya dialog terbuka dapat menjembatani kepentingan dan membuka jalan menuju solusi konkret.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Ketua Komisi II untuk mengundang Pak Wali Kota Samarinda untuk duduk bersama,” jelasnya.
Kedekatannya dengan Wali Kota Samarinda yang juga ayahnya tidak menyurutkan sikap kritis Afif sebagai wakil rakyat. Ia bahkan menyatakan dirinya merasa terpanggil untuk menjadi jembatan antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan hak warga atas lingkungan yang aman.
Lebih jauh, Afif menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program penanganan banjir yang telah dilakukan. Ia menilai masih banyak titik rawan yang luput dari perhatian dan berpotensi menjadi bencana saat musim hujan tiba.
Evaluasi tersebut, menurutnya, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari OPD teknis, LSM, akademisi hingga komunitas warga terdampak agar solusi yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Afif juga meminta agar Pemprov Kaltim menyediakan anggaran memadai dan menyusun kebijakan yang mampu mengintegrasikan program penanggulangan banjir antarwilayah. Ia menyarankan dibentuk satuan tugas khusus dengan wewenang dan sumber daya memadai agar upaya penanggulangan bisa berjalan efektif.
“Penanganan banjir harus menjadi agenda prioritas. Ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan warga. Tidak boleh lagi ada saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Dengan desakan ini, Afif berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kota bisa menghasilkan langkah konkret demi mengakhiri krisis banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun di Samarinda.