Samarinda – Sebanyak 16.000 anak di Kalimantan Timur tercatat mengalami putus sekolah sepanjang 2024. Angka mengejutkan ini memicu kekhawatiran dan sorotan tajam dari DPRD Kaltim, yang menilai biaya hidup pelajar menjadi hambatan serius selain masalah biaya pendidikan formal.
Data ini dirilis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim dan mencerminkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Rata-rata lama sekolah di Kaltim hanya mencapai 10 tahun, setara dengan tingkat kelas 1 SMA.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN–NasDem, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kendala utama bukan semata biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), melainkan beban tambahan seperti transportasi dan tempat tinggal yang tak mampu dijangkau oleh banyak keluarga.
“Salah satu target kita meningkatkan lama usia sekolah. Maka dari itu program Gratispol dirancang bukan hanya membayar UKT, tapi juga didukung seragam, buku, dan bantuan lainnya dari Pemprov,” ujarnya belum lama ini.
Meski Pemerintah Provinsi telah menyubsidi sejumlah kebutuhan dasar pendidikan, Darlis mendorong keterlibatan sektor swasta agar bantuan bisa lebih menyentuh aspek biaya hidup siswa.
“Banyak perusahaan salurkan CSR dalam bentuk beasiswa. Tapi kami minta jangan tumpang tindih dengan UKT yang sudah dibiayai APBD. Perusahaan lebih baik berpartisipasi dalam bentuk living cost seperti transportasi atau akomodasi,” katanya.
Menurut Darlis, tantangan di Kaltim berbeda dengan daerah lain, terutama karena tingginya tingkat migrasi. Penduduk yang datang dari berbagai wilayah membawa dampak terhadap dinamika pendidikan. Ia menyebut bahwa pertumbuhan penduduk 2,8 persen lebih banyak dipengaruhi migrasi daripada angka kelahiran atau kematian.
“Orang datang ke Kaltim dengan segala masalahnya, itu menyebabkan angka pendidikan sulit stabil. Tiap saat bisa berubah. Ini tantangan daerah yang berkembang karena migrasi,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi IV dan Badan Anggaran DPRD Kaltim, Darlis juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pengajar dan sarana pendidikan. Ia mengingatkan bahwa program pembiayaan seperti Gratispol perlu dibarengi perhatian pada aspek mutu pendidikan.
“Kami khawatir pembiayaan sudah berjalan, tapi kualitas guru, dosen, dan fasilitas tidak diperhatikan. Ini harus dikawal agar tujuan utamanya, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, tidak buyar,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, Darlis optimistis bahwa angka putus sekolah di Kaltim bisa ditekan secara signifikan. Ia percaya peningkatan rata-rata lama sekolah bisa tercapai dalam lima tahun ke depan, jika pemerintah dan swasta bersinergi menangani masalah dari hulu ke hilir.