Samarinda – Belanja daerah yang tinggi di Kalimantan Timur kembali jadi sorotan tajam. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim menilai capaian tersebut belum sejalan dengan manfaat riil bagi masyarakat, terutama di daerah pinggiran yang masih menghadapi ketimpangan layanan dasar.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang digelar di Gedung DPRD Kaltim pada Selasa 17 Juni 2025, Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh atas kualitas belanja daerah dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja daerah tercatat mencapai Rp19,61 triliun atau 92,31 persen dari total anggaran, yang terdiri dari belanja operasi 92,89 persen, belanja modal 92,13 persen, dan belanja transfer 91,13 persen.
Namun, Fraksi PKS mengingatkan bahwa persentase serapan tinggi tidak otomatis berarti anggaran digunakan secara efektif.
“Fraksi PKS mengingatkan bahwa serapan anggaran tinggi belum tentu mencerminkan efektivitas belanja, jika tidak berbanding lurus dengan kualitas output dan outcomenya,” ujar Subandi, juru bicara Fraksi PKS dalam rapat tersebut.
Subandi menegaskan perlunya pemerintah meningkatkan nilai manfaat dari setiap rupiah anggaran dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga mengingatkan agar belanja tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial.
Masih buruknya infrastruktur dan layanan dasar di daerah perbatasan menjadi perhatian utama fraksi ini. Akses jalan yang rusak parah menyebabkan terhambatnya mobilitas dan distribusi barang ke kawasan tersebut. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.
Fraksi PKS mencatat adanya kekurangan guru dan ruang belajar di sekolah-sekolah terpencil, serta minimnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut dipandang berpotensi memperburuk kesenjangan layanan dasar antara pusat dan pinggiran.
“Pelaksanaan program prioritas harus merata hingga ke pelosok, agar masyarakat di daerah terpencil tidak terus tertinggal,” tambah Subandi, menekankan perlunya kebijakan pembangunan yang adil.
Sebagai solusi, Fraksi PKS mendorong Pemprov Kaltim untuk menyusun program prioritas pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan secara terukur dan berkelanjutan.
Di akhir pandangan fraksinya, PKS juga menekankan pentingnya transparansi anggaran melalui penguatan fungsi pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan akses publik terhadap data keuangan daerah secara real-time.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan inklusif.