Samarinda – Jalan mulus tak hanya memudahkan mobilitas, tapi juga membuka jalan bagi pemerataan pembangunan. Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mempercepat dukungan anggaran bagi infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Saat ini, dari seluruh jaringan jalan di Kabupaten Paser, hanya dua ruas yang berstatus sebagai jalan provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Sementara itu, delapan ruas lainnya masih belum memiliki status yang memungkinkan intervensi provinsi secara langsung.
“Harapan kami ke depan, delapan ruas jalan di Paser yang saat ini belum berstatus provinsi dapat memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi, baik melalui bantuan keuangan maupun mekanisme lainnya,” ujar Abdurahman, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, total kebutuhan dana untuk peningkatan delapan ruas jalan tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Estimasi ini diperoleh dari perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser, mencerminkan urgensi dan skala kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut.
Abdurahman menambahkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Paser telah mengajukan perubahan status jalan-jalan tersebut ke pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah dukungan anggaran dari provinsi, sebab status jalan yang lebih jelas akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunannya.
Di Penajam Paser Utara, kondisi serupa juga terjadi. Jalan Ambulu–Minung yang panjangnya hanya 500 meter tetap memerlukan sentuhan lanjutan, meskipun telah mengalami perbaikan.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian khusus terhadap ruas jalan di PPU, mengingat pentingnya infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Abdurahman.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi jalan provinsi di Paser memang sudah hampir mantap, yakni mencapai 99 persen. Namun hal ini bukan alasan untuk mengendurkan perhatian. Terlebih, Paser memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Jangan sampai karena jalan provinsi di Paser sudah hampir 100% mantap, tidak ada lagi alokasi anggaran dari provinsi. Paser tetap membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Dengan intervensi tepat dari provinsi, harapannya pembangunan dan peningkatan jalan di Paser dan PPU bisa dilakukan lebih cepat. Infrastruktur jalan yang memadai akan mendorong konektivitas antarwilayah dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.