Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan menyoroti program beasiswa Pemprov Kaltim dari jenjang sarjana hingga doktoral. Ia menegaskan, program tersebut harus segera disesuaikan dengan arah perkembangan industri dan struktur ekonomi masa depan.
Menurutnya, skema bantuan pendidikan memang patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia menekankan bahwa pemilihan jurusan penerima beasiswa harus berbasis pada proyeksi kebutuhan kerja dan pembangunan daerah lima hingga sepuluh tahun ke depan.
“Kita tidak bisa hanya memberikan beasiswa ke jurusan-jurusan yang kurang relevan ke depan. Harus mulai dipetakan bidang-bidang apa yang akan dibutuhkan. Misalnya pertanian berbasis teknologi, konten kreator, jurusan energi terbarukan, dan sebagainya,” ujar Agusriansyah saat diwawancarai, Rabu 9 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang mengalami transformasi digital, perubahan iklim, dan disrupsi struktural yang menyebabkan banyak pekerjaan lama hilang dan pekerjaan baru bermunculan. Hal itu menuntut generasi muda memiliki keterampilan aplikatif, spesifik, dan siap pakai.
Beberapa jurusan yang disebut Agusriansyah memiliki potensi besar adalah pertanian modern berbasis teknologi drone, otomasi sistem pertanian, serta produksi konten media dan animasi.
“Kita bisa buka jurusan-jurusan spesifik, misalnya pertanian modern atau youtuber profesional. Jadi ketika lulus, mereka tidak hanya dapat ijazah tapi juga punya keahlian dan sertifikasi yang langsung bisa dipakai kerja,” katanya.
Tak hanya itu, Agusriansyah juga mengaitkan desain program pendidikan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, beasiswa harus diarahkan ke bidang-bidang yang mendukung pembangunan IKN seperti teknologi informasi, digitalisasi pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur.
“Pembangunan IKN bukan hanya proyek fisik, tapi juga panggung masa depan. Kita harus siapkan SDM yang bisa mengisi ruang-ruang kerja strategis yang ada di dalamnya,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan, Agusriansyah juga menyerukan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Ia menilai kampus tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Lebih jauh, ia menyarankan agar program beasiswa tidak berhenti pada aspek pendanaan saja. Pemerintah, menurutnya, harus mulai merancang skema lanjutan berupa pendampingan karier, pelatihan kewirausahaan, hingga program inkubasi bisnis.
“Lulusan jangan hanya jadi pencari kerja. Kita harus bekali mereka agar bisa jadi pencipta kerja,” ungkap Agusriansyah.
Ia meyakini pendekatan ini akan menciptakan SDM yang tidak hanya adaptif terhadap zaman, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar tenaga kerja.
Agusriansyah juga menegaskan bahwa keterlibatan industri menjadi sangat penting dalam penyusunan kurikulum, pemagangan, hingga peluang kerja konkret bagi para lulusan. Ia berharap ke depan, pemerintah bisa lebih visioner dalam merancang kebijakan pendidikan agar benar-benar sejalan dengan dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah.
“Kalau kita tidak menyesuaikan sekarang, kita akan kehilangan momentum. Beasiswa itu harus menjadi investasi strategis yang memberi hasil nyata untuk pembangunan daerah,” tutupnya.