Kutim – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Agusriasyah Ridwan, terus mengembangkan kebijakan variatif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
Agusriansyah menekankan pentingnya sosialisasi perda (peraturan daerah) yang telah disahkan serta mendengarkan masukan dari masyarakat untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
“Kita harus mensosialisasikan perda yang telah disahkan di mana pun, baik saat kunjungan ke desa maupun dalam kegiatan lainnya. Ketika berbicara soal pendidikan, kita harus menyampaikan perda terkait,” ujar Agusriansyah dalam wawancara di Kantor DPRD Kutim, Sabtu (8/6/2024).
Sosialisasi peraturan daerah ini, menurut Agusriansyah, tidak memerlukan jadwal khusus. Setiap kesempatan kunjungan ke desa atau pertemuan dengan masyarakat bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi terkait perda. Lebih dari itu, sosialisasi ini juga menjadi momen penting untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
“Selain mensosialisasikan, kami juga mendapatkan masukan dari masyarakat tentang bagaimana penerapan perda di lapangan. Contohnya, kemarin di Sangkulirang, kita membahas tentang perustamaan gender yang terkait dengan perda ketenagakerjaan dan perda lainnya. Ini untuk memastikan keterlibatan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama,” jelasnya.
Agusriansyah menambahkan, perpustamaan gender merupakan salah satu inisiatif yang diintegrasikan dengan perda lainnya, seperti perda ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.
“Keterlibatan laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama dalam setiap kebijakan dan program yang kita buat. Ini penting agar semua masyarakat Kutai Timur bisa merasakan manfaat dari kebijakan tersebut secara merata,” tegas Agusriasyah.
Dengan kebijakan variatif dan pendekatan yang inklusif, Agusriansyah Ridwan berharap dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kutai Timur. Sosialisasi perda yang terus dilakukan dan keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Dalam setiap kunjungan dan kegiatan, kami berupaya mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang kita buat bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal,” tutupnya.