Penulis: Aisyah

Jakarta – Pemerintah Arab Saudi resmi menetapkan 8 Februari 2026 sebagai batas terakhir penginputan data jemaah calon penerima visa haji. Pengumuman ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mohammad Irfan Yusuf, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2025). Tenggat tersebut, menurutnya, menjadi garis merah yang tidak boleh dilewati oleh jemaah maupun penyelenggara haji Indonesia. Pada pemaparannya, Irfan menegaskan bahwa penerbitan visa akan dilakukan mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026, sehingga seluruh proses administrasi mulai dari pelunasan, pemadanan data, hingga verifikasi harus diselesaikan sebelum batas waktu tersebut. Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi faktor krusial agar…

Jakarta – Proyek pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi kini memasuki fase yang kian nyata. Pemerintah melalui Danantara telah melangkah ke tahap bidding untuk memperoleh lahan sekitar 80 hektare di kawasan Tanah Suci, sebuah proses yang disebut penting menuju realisasi target operasional pada 2028. Proses ini menarik perhatian Komisi VIII DPR RI, terutama karena berkaitan langsung dengan peningkatan layanan jemaah haji Indonesia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, menjelaskan bahwa bidding ini menjadi penentu awal bagi kelanjutan proyek besar tersebut dan diharapkan berjalan tanpa kendala. “Kami berharap prosesnya lancar dan sesuai harapan pemerintah, harapan Pak…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga mengumumkan siapa saja pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji tahun 2023–2024. Meski penyidikan telah berlangsung berbulan-bulan, lembaga antirasuah itu masih berlindung di balik alasan “pendalaman”. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ia menyoroti temuan yang mengindikasikan adanya penyelenggara haji khusus tanpa izin resmi, namun tetap bisa memberangkatkan jemaah. “Dalam penyelenggaraan ibadah haji ini ditemukan sejumlah PIHK yang belum punya izin, tapi tetap melaksanakan pemberangkatan jemaah,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta,…

Jakarta – Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menimbulkan sorotan setelah ia menegaskan bahwa anggota Polri aktif yang telah lebih dulu menduduki jabatan sipil sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dikeluarkan tidak diwajibkan mengundurkan diri. Supratman menyatakan hal ini usai ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/11/2025). Pernyataan tersebut merespons putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang melarang anggota polisi aktif mengisi jabatan sipil tanpa lebih dulu pensiun atau mengundurkan diri. Namun, Supratman menegaskan bahwa larangan itu hanya berlaku ke depan, tidak retroaktif. “Bagi mereka yang sudah menjabat sebelum…

Bandung – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya kerja bersama antara organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan nasional. Dengan nada yang penuh refleksi, Haedar menggambarkan bahwa perjalanan bangsa ibarat perahu besar yang hanya dapat melaju bila semua mengayuh dalam ritme yang sama. Pada acara yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025), Haedar menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa pemerintah memiliki sejumlah program kerakyatan yang, bila dikawal secara serius hingga tingkat paling bawah, dapat membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat luas. Beberapa agenda pemerintah yang disorot antara lain penguatan koperasi,…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh staf khusus di kementerian dan lembaga negara untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024 yang akan berlaku efektif enam bulan setelah diundangkan. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis KPK bahwa staf khusus, meski tidak termasuk kategori wajib lapor berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, sering kali muncul dalam pusaran kasus tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi mereka memegang peranan strategis yang tidak bisa dikesampingkan dalam sistem pengawasan integritas pejabat publik. “Posisi-posisi itu, posisi-posisi yang strategis…

Jakarta – Sebuah tembakan dari tengah lapangan mengantar nama Rizky Ridho masuk dalam daftar elit sepak bola dunia. Gol spektakuler yang ia ciptakan bersama Persija Jakarta kini terpilih sebagai salah satu nominasi FIFA Puskas Award 2025, penghargaan bergengsi untuk gol terbaik dunia tahun ini. Momen ajaib itu terjadi pada 9 Maret 2025, saat Persija menghadapi lawannya dalam lanjutan pekan ke-26 Liga 1 Indonesia 2024/2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Ridho yang melihat kiper lawan, Lucas Frigeri, berada di posisi tidak ideal, melepaskan tendangan langsung dari tengah lapangan. Bola melayang dan menggetarkan gawang, sontak memicu sorakan luar biasa dari pendukung Macan…

Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan larangan penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil langsung direspons Istana. Pemerintah memastikan akan menarik mundur personel kepolisian yang masih mengisi posisi di kementerian dan lembaga, mengikuti ketentuan hukum yang bersifat final dan mengikat. Respons itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyusul keluarnya putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 28 ayat 3 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Putusan yang diputus Kamis 13 November 2025 malam itu menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditugaskan menduduki jabatan sipil di luar kepolisian. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah…

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan putusan penting terkait posisi anggota Polri aktif di jabatan sipil, sebuah keputusan yang mengoreksi aturan sebelumnya demi menjamin kepastian hukum. Putusan ini dikabulkan setelah Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus mengajukan permohonan uji materi mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar institusinya. MK menegaskan frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian yang memperbolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil berdasarkan penugasan Kapolri bertentangan dengan UUD 1945. Dalam amar putusan tersebut, MK menyatakan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam ketentuan penjelasan itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menegaskan…

Jakarta – Sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Rabu (5/11/2025) menghadirkan keputusan mengejutkan. Tiga anggota DPR yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach resmi dijatuhi sanksi nonaktif karena terbukti melanggar kode etik. Sidang yang digelar di Ruang MKD DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat ini menjadi sorotan tajam publik lantaran melibatkan nama-nama terkenal. Putusan dibacakan oleh Wakil Ketua MKD, Adang Daradjatun, setelah melalui proses panjang pemeriksaan terhadap lima anggota dewan yang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Dari lima nama yang disidang, dua di antaranya Adies Kadir dan Uya Kuya, diputuskan tidak terbukti melanggar dan diaktifkan kembali sebagai…