Penulis: Aisyah

Samarinda – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut pengelolaan aset pemprov masih jauh dari maksimal. Ironisnya, masalah klasik seperti pendataan dan legalitas aset daerah masih saja berulang, bahkan kerap muncul dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Firnadi, Pemprov seharusnya mengetahui secara pasti jumlah dan lokasi aset yang dimiliki, mengingat kekayaan dasar daerah banyak bersumber dari aset yang seharusnya dikelola secara optimal. Hal ini disampaikannya pada Kamis 12 Juni 2025 saat menanggapi temuan-temuan BPK yang berulang. “Masalah pendataan dan pengelolaan aset itu hal yang penting, karena kita sebagai…

Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar gratis. Pernyataan itu disampaikan Darlis usai mengikuti acara peringatan Milad ke-116 Muhammadiyah dan ke-108 Aisyiyah di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (14/6/2025). Ia menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, wajib segera menindaklanjuti. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam amar putusan nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa pendidikan dasar…

Samarinda – Ketergantungan fiskal Provinsi Kalimantan Timur terhadap dana transfer pusat disorot tajam oleh DPRD, menyusul prediksi penurunan fiskal tahun 2026 yang hanya akan mencapai Rp18,78 triliun. Jumlah ini merosot dari kisaran Rp20 hingga Rp21 triliun pada tahun anggaran 2025, menandakan sinyal waspada terhadap stabilitas keuangan daerah. Proyeksi ini mencuat dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di DPRD Kaltim. Syarifatul Sya’diah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD sekaligus anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyebutkan bahwa menurunnya pendapatan harus segera ditanggapi dengan upaya serius untuk meningkatkan kemandirian fiskal. “Kami mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Jangan terus…

Samarinda – DPRD Kalimantan Timur berpacu dengan waktu demi merampungkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 hanya dalam waktu tiga bulan. Agenda strategis ini ditargetkan tuntas paling lambat pada 8 Agustus 2025. Melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, DPRD Kaltim menggelar rapat internal sebagai langkah awal menyusun program kerja intensif. Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD sangat vital karena menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD. “Kalau RPJMD belum disahkan, maka RKPD juga belum bisa difinalisasi. RKPD itu dasar menyusun anggaran murni, jadi ini…

Samarinda – Persoalan tak berkesudahan mengenai ganti rugi lahan di kawasan Ringroad I dan II kembali memicu kegelisahan masyarakat Samarinda. Tanah yang telah digunakan untuk pembangunan belum sepenuhnya dibayar, memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan dan tanggung jawab pemerintah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal penyelesaian masalah ini hingga ke pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa rakyat tidak seharusnya dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum dan kejelasan hak atas tanah mereka. “Tanah ini tidak pernah berpindah. Sampai hari ini tetap dikelola oleh masyarakat. Harusnya rakyat dibayar. Itu yang akan kami sampaikan ke kementerian,” ujar Baharuddin usai…

Samarinda – Meski diguyur interupsi tajam dari sejumlah anggota dewan, Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kalimantan Timur tetap berlangsung dengan sah dan sehat. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, usai sidang di Gedung Utama DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025), merespons dinamika yang mencuat dalam forum tertinggi legislatif tersebut. Sidang yang seharusnya menjadi ajang penyampaian laporan dan penyerapan aspirasi publik justru dibanjiri interupsi. Mulai dari absennya pejabat Pemprov Kaltim, distribusi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai tak merata, hingga dugaan bangunan ilegal di atas tanah milik provinsi, menjadi sorotan tajam anggota dewan. “Kalau ada kekurangan, itu haknya…

Samarinda – Polemik bangunan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mencuat ke permukaan. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Jahidin, mengungkap keberadaan 14 bangunan yang berdiri di Jalan Angklung, RT 34, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, dengan menyebut sebagian besar di antaranya didirikan secara ilegal. Dalam interupsinya pada Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025), Jahidin menegaskan bahwa hanya tiga bangunan yang memiliki manfaat sosial, sementara sebelas lainnya, termasuk beberapa kafe, patut diduga tidak memiliki dasar hukum yang sah. “Di atas tanah milik Pemprov itu kini berdiri 14 bangunan. Tiga di antaranya, seperti Kantor…

Sidang Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar pada Kamis, 12 Juni 2025 di Gedung Utama DPRD Kaltim berubah menjadi panggung kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi.

DPRD Kalimantan Timur menerima Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Polemik pengusiran advokat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kalimantan Timur kini memasuki babak penting.