Penulis: Aisyah
Krisis ekologis di Kalimantan Timur menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-23 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Fraksi PAN-Nasdem di DPRD Kalimantan Timur menyerukan alarm keras atas rusaknya lingkungan hidup di wilayah tersebut.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalimantan Timur kembali mengingatkan pentingnya menjaga harmoni antara kemajuan dan kelestarian alam.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra menyampaikan pandangan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).
Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam Rapat Paripurna ke-23, Senin (14/7/2025).
Samarinda – Di tengah geliat pembangunan berbasis desa, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menilai bahwa pengembangan rest area di Desa Prangat Baru merupakan langkah strategis dan patut dijadikan barometer pemberdayaan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin saat kunjungan kerja mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, tepatnya di titik Kilometer 59 Prangat Baru, Sabtu 12 Juli 2025. Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau langsung progres pembangunan rest area atau “odah singgah” yang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bertajuk Odah Bekenyawa. “Di sini ada kampung yang memproduksi kopi luwak, dan sudah terkenal luas,” kata Hasanuddim. Menurutnya, rest…
Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dan BNNP Kaltim menyatukan tekad menghadang laju peredaran narkoba yang kian mencengkeram. Pertemuan keduanya di Balikpapan, Sabtu 12 Juli 2025 menjadi alarm kuat bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan senjata kolaborasi yang tajam dan menyeluruh. Rapat kerja itu digelar menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap eskalasi peredaran narkotika di Kalimantan Timur. Komisi IV sebagai mitra strategis dalam isu sosial dan kesehatan mengajak BNNP Kaltim untuk merumuskan pendekatan terpadu, melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga masyarakat sipil. “Peredaran narkoba di Kaltim sudah sangat mengkhawatirkan. Penanganannya tidak bisa sektoral, harus melibatkan…
Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan menyoroti program beasiswa Pemprov Kaltim dari jenjang sarjana hingga doktoral. Ia menegaskan, program tersebut harus segera disesuaikan dengan arah perkembangan industri dan struktur ekonomi masa depan. Menurutnya, skema bantuan pendidikan memang patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia menekankan bahwa pemilihan jurusan penerima beasiswa harus berbasis pada proyeksi kebutuhan kerja dan pembangunan daerah lima hingga sepuluh tahun ke depan. “Kita tidak bisa hanya memberikan beasiswa ke jurusan-jurusan yang kurang relevan ke depan. Harus mulai dipetakan bidang-bidang apa yang akan dibutuhkan. Misalnya pertanian berbasis teknologi, konten…
Samarinda – Keseriusan beberapa daerah di Kalimantan Timur dalam menjamin layanan kesehatan universal, atau Universal Health Coverage (UHC), mendapatkan sorotan positif namun juga kritik dari DPRD Kaltim. Agusriansyah Ridwan, anggota DPRD dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton atas pencapaian ini. Ia mencontohkan capaian Kota Samarinda dan Bontang yang telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk pembiayaan BPJS gratis bagi masyarakat. Menurut Agusriansyah, Kota Samarinda menggelontorkan hingga Rp35 miliar setiap tahun agar warga bisa langsung mengakses layanan BPJS tanpa harus menunggu dua minggu. “Contohnya Kota Samarinda itu menganggarkan sekitar Rp35 miliar per tahun untuk pembiayaan BPJS…
Samarinda – Ancaman nyata terhadap masa depan pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mencuat setelah data terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa daerah ini menempati posisi teratas di Kalimantan Timur dalam hal jumlah anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendorong langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan krusial ini. Menurut data per 10 Maret 2025, terdapat 9.945 anak di Kutim yang belum pernah mengenyam bangku sekolah. Selain itu, 1.996 anak mengalami putus sekolah, dan 1.470 lainnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi setelah lulus. Angka ini…