Penulis: Aisyah
Di tengah upaya pembangunan yang terus berjalan, Kabupaten Paser masih berkutat dengan empat persoalan mendasar: pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan ekonomi warga.
Keputusan mengejutkan datang dari gedung DPRD Kalimantan Timur, di mana tiga jenis alokasi penting; bantuan keuangan (Bankeu), hibah, dan bantuan sosial (Bansos) dicoret dari daftar pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.
Balikpapan – Di tengah upaya perencanaan pembangunan jangka menengah, DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD menunjukkan langkah serius dengan mendorong integrasi program-program strategis daerah ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar formalitas teknokratis, tetapi merupakan panduan kolektif pembangunan yang wajib terukur dan berpihak pada rakyat. Dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung selama dua hari di Balikpapan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dihadirkan untuk mendiskusikan berbagai aspek krusial. Rapat ini bertujuan menyinkronkan rencana pembangunan lintas sektor, memastikan keterpaduan program, serta mengawal arah pembangunan agar sesuai…
Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan pentingnya pelaksanaan program Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) sebagai upaya strategis melindungi para pengguna jalan dari risiko kecelakaan lalu lintas. Ia menyebut bahwa penertiban truk over muatan dan over dimensi bukan sekadar soal regulasi, tetapi bentuk nyata investasi keselamatan jangka panjang bagi masyarakat Kaltim. Operasi penindakan Zero ODOL oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Timur dijadwalkan berlangsung pada 14–27 Juli 2025, setelah sebelumnya diawali masa sosialisasi pada 10–30 Juni dan pembinaan pada awal Juli. Tahapan ini merupakan bagian dari pelaksanaan nasional yang menargetkan tuntas pada tahun 2026, sesuai arahan dari Kementerian…
Seruan moral untuk rumah sakit agar tidak menolak pasien kembali digaungkan.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mendukung penuh pembangunan jaringan pipa air dari Sungai Mahakam sebagai solusi strategis dan jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Balikpapan dan Bontang.
Sebuah insiden longsor kembali terjadi di sekitar mulut Terowongan Samarinda, menimbulkan kekhawatiran baru terkait aspek keselamatan dari megaproyek yang menelan anggaran hingga Rp395,9 miliar itu.
Samarinda – Masalah banjir yang tak kunjung usai di Samarinda mendorong Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengeluarkan peringatan keras sekaligus usulan tegas. Ia menilai bahwa tanpa tindakan nyata, kota ini akan menghadapi krisis banjir yang lebih parah dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. “Kalau kita tidak mulai sekarang, lima sampai sepuluh tahun ke depan banjir bisa makin parah. Solusinya sudah ada, tinggal kemauan politik dan eksekusinya saja,” ujar Subandi saat diwawancarai , Senin 14 Juli 2025. Menurutnya, solusi utama terletak pada pembangunan bendungan pengendali (bendali) di hulu Sungai Karang Mumus, tepatnya di wilayah Sungai Siring, Kecamatan Samarinda…
Samarinda – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Gedung E, DPRD Kaltim, Senin 14 Juli 2025, berubah menjadi panggung ketegangan setelah Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, secara mengejutkan memilih keluar dari ruang sidang. Abdulloh, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan, menilai pembahasan rapat tidak berpihak kepada rakyat. Ia menyebut forum itu lebih fokus membicarakan teknis administrasi dibandingkan substansi pokok kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas. “Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” ucap Abdulloh. Rapat yang sejatinya membahas hasil…
Samarinda – Sebuah momen tak biasa terjadi dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memutuskan untuk meninggalkan rapat di tengah pembahasan revisi Pokir. Langkah ini langsung menjadi sorotan, namun mendapat pembelaan dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, yang menegaskan bahwa tindakan Abdulloh merupakan hak politik yang sah. “Kalau kita bicara walk out formal, itu biasanya terjadi saat voting lalu ada yang memutuskan tidak ikut. Tapi dalam kasus ini, Abdulloh lebih ke izin keluar rapat karena urusan tertentu. Dan itu hak setiap anggota,” ujar Subandi, Senin 14 Juli 2025, saat…