Penulis: Aisyah

Rangkaian kunjungan lapangan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kaltim tahun 2024 resmi dituntaskan hingga ke Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut menghasilkan sejumlah catatan, namun umumnya kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

Sebuah langkah besar dalam pemberdayaan ekonomi desa mulai terlihat di Kutai Kartanegara melalui aktifnya program Koperasi Merah Putih. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat dengan dukungan dana miliaran rupiah untuk mendorong produktivitas ekonomi warga desa secara kolektif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengantongi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun di balik torehan itu, Fraksi PKS DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya tidak mengabaikan catatan evaluasi yang menyertai laporan tersebut.

Kekerasan fisik yang menimpa dua siswi kembar di SMP Negeri 16 Samarinda pada Selasa 20 Mei 2025 kembali menyorot sorotan tajam publik terhadap isu kekerasan anak di lingkungan sekolah.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Jahidin mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun ia menekankan bahwa pencapaian itu tak boleh membuat pemerintah daerah lengah.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemprov Kaltim.

Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menggarisbawahi pencapaian Pemprov Kaltim yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Jumat (23/5/2025).

Anggota KomisLi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, kembali menyoroti persoalan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilainya memprihatinkan di sejumlah titik Samarinda.

Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda bukan lagi sekadar fenomena alam, tapi telah menjelma jadi pengingat keras akan buruknya pengelolaan air di ibukota Kalimantan Timur.