Penulis: Aisyah
Jalan pendekat dari Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto yang semula digadang-gadang mampu menjadi solusi kemacetan Samarinda, kini justru terhenti. Alasannya: efisiensi anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menilai lemahnya dukungan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II sebagai pengelola pemeliharaan jalan nasional di Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Benih konflik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pengelola Royal Suite Hotel di Balikpapan kian matang menjadi gugatan hukum.
Rencana strategis yang muncul dari kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), ke Subang awal Mei lalu memunculkan gagasan kerja sama pembangunan kampung petani dan nelayan antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jawa Barat (Jabar).
kerusakan jalan nasional KM 28 di Desa Batuah, Kukar, menjadi hambatan besar mobilitas masyarakat Kalimantan Timur.
Putusnya jalan nasional di Kilometer 28 wilayah Batuah mengundang kekhawatiran akan efek berantai pada ruas-ruas jalan provinsi di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyerukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya proyek Ring Road di Samarinda dan beberapa titik prioritas di Kukar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah garda terdepan dalam penanganan jalan rusak, namun hingga kini masih kekurangan dukungan anggaran.
Balikpapan – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menegaskan pentingnya mengevaluasi sektor perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh dengan tetap menjaga aspek keberlanjutan. “Evaluasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sangat penting, namun tetap harus memperhatikan aspek keberlanjutan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim bersama Dinas Perkebunan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Jumat (16/5/2025). RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, dan difokuskan pada tinjauan menyeluruh terhadap dampak izin perkebunan sawit yang kini mendominasi 90,51 persen dari total 1.628.347 hektare lahan perkebunan di Kaltim. Dari total luas tersebut, 84 persen dikelola swasta,…
Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti menyoroti langsung tantangan nyata dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Ia menyampaikan bahwa kondisi geografis yang berat dan sulitnya akses antarwilayah membuat kerja panitia khusus (pansus) tidak bisa optimal, hingga perlu diusulkan perpanjangan masa kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam kunjungannya ke Kabupaten Berau, Damayanti mengalami langsung hambatan di lapangan. Timnya terpaksa berhenti selama enam jam karena air sungai surut, membuat kapal, satu-satunya moda transportasi tidak dapat melintas. “Kita sudah siapkan waktunya, sudah diatur perjalanannya, tapi begitu sampai di lokasi, ternyata air…