Penulis: Aisyah
Di tengah besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menyentuh angka Rp13–14 triliun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih bergulat dengan persoalan infrastruktur.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyuarakan kekhawatiran terhadap masa depan pertanian Kukar yang terancam minimnya regenerasi petani dan maraknya alih fungsi lahan.
Pembangunan Kukar bukan hanya soal dana, tapi juga soal jembatan yang tahan pasang dan jalan yang tak lekas rusak.
Dalam upaya menakar dampak industri tambang secara nyata, Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke PT Berau Coal, Kamis (15/5/2025).
Banjir kembali melumpuhkan hampir seluruh wilayah Samarinda, termasuk Loa Janan Ilir dan jalan utama di kawasan HM Rifadin.
Hotel Royal Suite di Balikpapan tengah menjadi pusat sorotan DPRD Kalimantan Timur.
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024, melakukan konsultasi kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/5/2025).
Efisiensi anggaran kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu yang tanggap terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dengan merombak pola kerja dan menata ulang kegiatan prioritas, utamanya pada aspek perjalanan dinas.
Samarinda – Nama seorang anggota DPRD Kalimantan Timur kembali mencuat dalam kasus besar. Legislator berinisial KMR kini menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal proyek fiktif PT Telkom yang bernilai lebih dari Rp 431 miliar. Namun, Badan Kehormatan DPRD Kaltim memilih langkah hati-hati: menunggu keputusan hukum tetap sebelum mengambil sikap. Skandal ini menyeruak setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengungkap dugaan keterlibatan KMR dalam proyek-proyek fiktif anak perusahaan PT Telkom yang berlangsung antara 2016 hingga 2018. Politisi dari Partai NasDem ini dituduh mengendalikan dua perusahaan yang turut terlibat dalam kerja sama fiktif tersebut, mencakup pengadaan alat kesehatan, perangkat smart system,…
Ketimpangan antara regulasi dan realitas di desa kembali mencuat ke permukaan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyuarakan kegelisahan soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2024 yang dianggap terlalu jauh dari kebutuhan masyarakat desa.