Penulis: Aisyah
Konflik ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Marang Kayu kembali memuncak.
Sorotan tajam kembali dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
Di tengah gema pembangunan dan ambisi besar Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim menyuarakan kritik tajam sekaligus harapan.
RPJMD Kalimantan Timur 2025–2029 bukan hanya lembar kerja birokrasi, melainkan penentu arah masa depan provinsi ini.
Ketimpangan pembangunan kembali disorot di ujung timur Kalimantan.
Krisis layanan air bersih dan stagnasi pembangunan infrastruktur membuat Andi Muhammad Afif Rayhan Harun angkat suara.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Afif Rayhan Harun, terhadap persoalan banjir yang terus membayangi Kota Samarinda.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyoroti sikap setia Kabupaten Berau yang tak tergoyahkan oleh bujukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota DPRD Kalimantan Timur Baharuddin Muin, mendesak pemerintah pusat agar segera memfungsikan jembatan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), wilayah ini dinilai memiliki tanggung jawab strategis sekaligus potensi besar dalam sektor pariwisata yang perlu segera digarap dengan serius.