Penulis: Lutfi Rahma

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menilai potensi investasi di sektor hiburan keluarga di Kutai Timur (Kutim) sangat menjanjikan. Namun, Ia menekankan bahwa perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, adalah kunci utama untuk mendukung perkembangan sektor tersebut. “Potensi bisnis hiburan di Kutim sangat bagus, terutama karena masyarakat lokal sering bepergian keluar kota untuk mencari hiburan,” ungkap Faizal Rachman, Selasa (30/7/2024). Ia menjelaskan, meski sektor pariwisata sedang digenjot oleh Pemerintah Kabupaten, infrastruktur penunjang seperti akses jalan menuju destinasi wisata perlu diperbaiki. “Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai agar wisatawan dapat menikmati perjalanan mereka tanpa kendala,” tambahnya. Faizal Rachman…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mengusulkan langkah-langkah strategis untuk melindungi ketahanan pangan di daerah tersebut dengan mengajukan dua kebijakan penting. Usulannya meliputi, penerapan asuransi gagal panen untuk petani dan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian. Faizal Rachman mengungkapkan kekhawatirannya, terhadap dampak gagal panen yang sering mengancam petani. “Petani sering kali enggan menanami lahan mereka karena takut gagal panen. Asuransi gagal panen dapat memberikan jaminan dan melindungi petani dari risiko kerugian,” ujar Faizal saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/7/2024). Ia menambahkan, penerapan Perda Perlindungan Lahan sangat penting untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ancaman alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit, yang dianggap mengancam ketahanan pangan di daerah tersebut. Menurutnya, peralihan fungsi lahan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, khususnya dalam hal pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pangan. Faizal menjelaskan, lahan pertanian yang beralih fungsi ke perkebunan sawit dapat mengganggu ketahanan pangan yang sudah ada. “Tantangan ketahanan pangan di Kutai Timur itu bersaing dengan lahan perkebunan. Kita diwajibkan untuk segera mengesahkan Perda Perlindungan Lahan Pangan,” katanya saat wawancara pada Senin (29/7/2024). Ia menambahkan, untuk mengesahkan Perda tersebut, harus ada perhitungan…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan. Hal ini dikemukakan Faizal sebagai respons terhadap potensi kerusakan lingkungan, akibat aktivitas pertambangan yang menyasar kawasan hutan di Kalimantan. Faizal Rachman mengapresiasi upaya masyarakat adat yang telah lama menjaga hutan mereka dari ancaman tambang. “Masyarakat adat, seperti di hutan lindung Wahea, telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melindungi hutan mereka dari penambangan,” ujarnya, (29/7/2024). Namun, Faizal menyoroti adanya kekurangan dalam proses pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat. “Izin sering kali dikeluarkan tanpa melibatkan pemerintah daerah, yang dapat…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman, mendorong pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan produk lokal, dan pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur. Menurutnya, stabilitas ekonomi daerah bisa tercapai jika APBD diarahkan untuk mendukung pengusaha lokal dan penggunaan material lokal. “APBD seharusnya bisa menumbuhkan produk-produk lokal dan memberdayakan tenaga kerja serta material dari Kutai Timur. Dengan menciptakan produk yang bisa dijual di masyarakat, kita menambah nilai tambah dan meningkatkan perekonomian,” jelas Faizal Rachman di ruang kerjanya pada Senin (29/7/2024). Faizal menjelaskan, saat ini sektor pertambangan mendominasi PDRB Kutai Timur, menyumbang hampir 80 persen. Sementara sektor-sektor lain…

Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur Faizal Rachman, mendorong agar semua masyarakat diperiksa untuk memastikan mereka memiliki BPJS Kesehatan. Faizal menyatakan, anggaran sebesar Rp. 43 miliar telah disediakan untuk insentif BPJS bagi warga tidak mampu. Namun hingga kini anggaran tersebut belum sepenuhnya terserap. “Penting untuk memastikan setiap warga sudah memiliki BPJS. Jika belum, kami minta agar segera didaftarkan karena anggaran untuk insentif BPJS tersedia dan siap digunakan,” ujar Faizal, Senin (29/7/2024). Faizal menjelaskan, anggaran tahunan sebesar Rp43 miliar untuk membayar iuran BPJS warga tidak mampu seringkali tidak terserap karena kurangnya data akurat mengenai penerima manfaat. “Kami sudah menyiapkan anggaran…

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah menganggarkan seragam gratis untuk semua siswa SD dan SMP negeri. Program ini mencakup siswa baru dan siswa lama di sekolah-sekolah negeri di Kutim. Ketua DPRD Kutai Timur Joni, mengapresiasi langkah ini dan berharap agar kebijakan serupa diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN). “Kami berharap seragam gratis juga dapat diberikan kepada siswa di MI, MTS, dan MAN untuk memastikan pemerataan fasilitas pendidikan,” ujarnya, Senin (30/7/2024). Politisi Partai PPP itu menyoroti, pencapaian alokasi anggaran pendidikan yang saat ini mendekati 20 persen…

Kutai Timur – DPRD Kutai Timur menggelar rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) untuk anggaran tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp8,95 triliun. Rapat yang berlangsung pada Selasa (22/07/2024) di kantor DPRD tersebut hanya membahas rincian sumber pendapatan dan belum menyentuh detail belanja. Ketua DPRD Kutai Timur, Joni menjelaskan bahwa pembahasan ini masih tahap awal. “Alhamdulillah pagi tadi sampai siang ini kami membahas Banggar untuk tahun 2025. Sesuai tahapan, ini masih tahap awal karena kemarin bupati menyampaikan, jadi tadi kami hanya bahas Rp8,95 triliun dari mana saja,” ujar Joni, Senin (29/7/2024). Joni menambahkan, fokus rapat kali ini hanya pada detil pendapatan. “Terkait…

Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni, meminta agar PT Kaltim Prima Coal (KPC) mengubah plat nomor kendaraan mereka dari luar Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi plat nomor Kaltim. Permintaan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang mengatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Joni menambahkan hingga saat ini, belum ada laporan dari perusahaan batu bara mengenai perubahan plat nomor kendaraan mereka. “Bapenda belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan batu bara, terkait pajak dan plat nomor kendaraan. Kami meminta agar KPC mengikuti aturan yang berlaku,” katanya saat wawancara di Sekretariat…

Kutim – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni, menegaskan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 serta APBD Perubahan masih berlangsung. Ia menjelaskan, saat ini fokus utama adalah menyusun detail pendapatan dan belanja untuk APBD 2025. “Proses penyusunan pendapatan dan belanja untuk APBD 2025 sedang berlangsung. Saat ini, belum ada keputusan final, dan masih ada kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk mengajukan usulan,” jelas Joni (29/7/2024), Mengenai APBD Perubahan, Joni menyebutkan bahwa prosesnya menunggu penyampaian dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). “Kami masih menunggu dokumen tersebut sebelum bisa melanjutkan pembahasan lebih lanjut,”…