Samarinda – Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda bukan lagi sekadar fenomena alam, tapi telah menjelma jadi pengingat keras akan buruknya pengelolaan air di ibukota Kalimantan Timur. Menyikapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mendesak pemerintah provinsi membangun kolam retensi tambahan guna mengatasi banjir yang terus berulang.
Ia menyoroti minimnya kapasitas kolam retensi saat ini, terutama di kawasan Lempake yang kerap meluap meski diguyur hujan dalam waktu singkat.
“Kolam retensi Lempake sekarang baru hujan sebentar sudah penuh. Artinya memang tidak cukup lagi untuk menampung air. Kita butuh kolam baru,” tegas Subandi usai rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, kawasan Sungai Karamumus, khususnya di atas Bandara APT Pranoto, sangat potensial untuk pembangunan kolam retensi baru. Lokasi ini berada di hulu aliran air yang menuju pusat kota, sehingga dinilai strategis untuk mengendalikan debit air sebelum masuk kawasan padat penduduk.
“Saya sudah sampaikan dalam berbagai forum, termasuk Musrenbang. Solusi jangka panjangnya itu bangun kolam retensi di Karamumus. Jangan hanya mengandalkan yang ada sekarang,” ungkapnya.
Subandi juga mengkritisi pendekatan penanganan banjir yang hanya mengandalkan normalisasi drainase dan pengerukan sungai. Ia menilai perlunya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dengan pendekatan sistemik yang mencakup seluruh alur air dari hulu hingga hilir.
“Pemkot Samarinda sudah banyak bergerak, tapi mereka butuh dukungan. Kolaborasi dengan Pemprov wajib, karena ini bukan masalah lokal semata,” ujarnya.
Ia menambahkan, kapasitas bendungan dan saluran drainase eksisting harus segera dievaluasi menyeluruh. Ia mencontohkan kejadian banjir yang terjadi akibat pembukaan bendungan sedikit saja saat hujan deras.
“Baru dibuka sedikit saja air sudah meluap ke kawasan pemukiman. Sistem ini sudah enggak relevan kalau enggak ditambah kapasitasnya,” kata Subandi.
Ia juga mengingatkan bahwa pengerukan Sungai Mahakam yang menjadi salah satu agenda Pemprov harus dibarengi pembangunan kolam retensi. Jika tidak, upaya itu dianggap tidak cukup untuk mencegah banjir secara menyeluruh.
“Kalau cuma keruk Mahakam tapi enggak tambah kolam retensi, tetap saja banjir. Ini harus dilihat sebagai satu paket solusi,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltim, lanjut Subandi, berkomitmen memperjuangkan penguatan alokasi anggaran untuk penanganan banjir. Ia menilai ini sebagai kebutuhan mendesak, bukan proyek yang bisa ditunda.
“Komisi III akan kawal supaya ada porsi anggaran yang cukup buat bangun kolam retensi dan infrastruktur lain. Ini kebutuhan mendesak, bukan opsional,” tandasnya.