Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mendapat apresiasi atas respons sigapnya menghadapi banjir yang melanda kota selama Mei 2025. DPRD Kalimantan Timur menggarisbawahi pentingnya upaya tersebut, terutama proyek drainase yang dikerjakan hingga larut malam.
Penghargaan tersebut disampaikan oleh Jahidin, anggota DPRD Kaltim dari Dapil 1 Samarinda, pada Senin 2 Juni 2025. Menurutnya, meskipun Samarinda secara geografis memang rawan banjir karena curah hujan tinggi dan dataran rendah, kerja keras pemerintah kota layak diacungi jempol.
“Kita harus jujur, keadaan alam di Samarinda memang rawan banjir, karena curah hujan tinggi dan posisi kota di dataran rendah. Tapi kerja keras dari wali kota dan jajarannya sudah sangat terasa. Mereka bekerja siang malam, bahkan malam hari pun alat berat dan pekerja masih di lapangan,” ujarnya.
Ia menyoroti proyek pengendalian banjir di kawasan Ir Juanda menuju Karang Asam, tepat di depan Universitas 17 Agustus, sebagai contoh nyata. Proyek drainase di lokasi itu dilaporkan tetap berjalan hingga malam demi percepatan penyelesaian.
“Saya melihat sendiri, malam hari proyek masih berjalan. Ini bukan sekadar simbolis, tapi bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Jahidin menyatakan bahwa meski banjir masih terjadi, durasi genangan telah berkurang drastis. Jika sebelumnya genangan air bisa bertahan hingga empat hari, kini hanya memakan waktu satu hingga dua jam untuk surut.
“Kalau kita flashback, dulu banjir bisa bertahan berhari-hari. Sekarang, satu-dua jam sudah bisa lewat. Ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dalam manajemen drainase kota,” jelasnya.
Banjir besar yang terjadi pada 12 dan 27 Mei lalu membuat genangan mencapai 50 hingga 100 cm di beberapa wilayah seperti Jalan DI Panjaitan, Simpang Mugirejo, Air Hitam, hingga Sungai Karang Mumus. Bahkan, lima titik longsor dan pohon tumbang menambah kompleksitas situasi. Sektor pendidikan pun turut terdampak dengan terendamnya sekolah-sekolah di Kecamatan Palaran.
Jahidin mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan banjir memerlukan sinergi lintas lembaga. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot, Pemprov, dan DPRD dalam mendukung proyek strategis seperti normalisasi Sungai Karang Mumus, pembangunan kolam retensi di Pampang, serta peningkatan sistem drainase kota.
“Kami dari DPRD tentu akan terus mengawal program-program ini agar benar-benar sampai ke rakyat. Infrastruktur dan pengendalian banjir adalah hak dasar warga,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci tambahan dalam mengurangi potensi banjir. Edukasi tentang pengelolaan sampah dan pentingnya ruang terbuka hijau menjadi bagian tak terpisahkan dari solusi jangka panjang.
“Pemerintah sudah bekerja keras, kita sebagai warga juga harus ikut jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan aktif menyampaikan aspirasi secara konstruktif,” pungkasnya.