Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir atau yang akrab disapa Etho resmi mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan pada masa Dito Ariotedjo. Keputusan itu diumumkan Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 September 2025, dengan alasan penyederhanaan regulasi agar tata kelola olahraga lebih efektif.
Menurut Erick, saat ini terdapat sekitar 191 peraturan menteri yang mengatur bidang olahraga. Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak dan tumpang tindih sehingga perlu dipangkas.
“Kalau bisa di bawah 20 permenpora,” ujar Erick.
Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 sebelumnya mengatur tentang standar pengelolaan organisasi olahraga prestasi. Namun, sejak diterbitkan pada 18 Oktober 2024, regulasi ini menuai penolakan. Banyak pihak menilai aturan tersebut membuka peluang intervensi pemerintah yang terlalu dalam terhadap federasi olahraga dan membatasi peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Pencabutan aturan ini sejalan dengan Piagam Olimpiade (Olympic Charter) dan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,” kata Erick Thohir.
Ia menambahkan, Presiden menghendaki agar pembangunan olahraga nasional periode 2025–2029 mengikuti standar internasional, termasuk dalam tata kelola organisasi. Erick menegaskan, pencabutan aturan ini juga telah melalui koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
“Mudah-mudahan ini bisa membuka jalan untuk introspeksi bersama. Baik cabang olahraga, KOI, KONI, maupun kami di Kemenpora harus bersatu agar prestasi olahraga meningkat, bukan saling menyalahkan,” ucap Erick.
Pengamat olahraga menyebut langkah ini dapat mengurangi konflik kewenangan antara federasi dan pemerintah. Selain itu, penyederhanaan regulasi juga diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar bagi organisasi olahraga untuk berkembang secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
Dengan pencabutan Permenpora 14, arah kebijakan olahraga Indonesia kini dituntut untuk lebih selaras dengan regulasi internasional. Langkah Erick Thohir menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menata ulang dunia olahraga dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif.