Samarinda – Kesehatan gratis memang bukan sekadar janji, tapi perlu dukungan konkret. Itulah pesan yang ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, saat menyoroti pentingnya insentif dari provinsi untuk daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Menurut Agusriansyah, kabupaten/kota yang telah mampu menyediakan layanan kesehatan gratis hingga cakupan UHC, seperti Bontang dan Kutai Timur, seharusnya mendapat apresiasi dalam bentuk dukungan anggaran tambahan, bukan malah ditinggalkan.
“Jangan sampai mereka yang sudah capai UHC, justru anggaran dari provinsi untuk kesehatan berkurang. Harusnya justru diberi reward agar anggaran mereka bisa dialihkan ke program lain yang juga bermanfaat,” kata Agusriansyah saat diwawancara, Senin (26/5/2025).
Ia menekankan bahwa reward tersebut penting sebagai bentuk penghargaan atas upaya serius daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata. Menurutnya, dana dari provinsi tetap harus dialokasikan setara seperti saat daerah itu masih berjuang mencapai UHC.
“Kalau mereka sudah tanggung pemenuhan BPJS, maka anggaran dari provinsi tetap harus masuk dengan nilai yang setara. Bedanya, penggunaannya bisa dialihkan ke program lain, tidak harus berbentuk layanan BPJS,” jelasnya.
Agusriansyah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS, menyoroti bagaimana kebijakan ini bisa menjadi motivasi bagi daerah lain yang belum mencapai UHC. Insentif dari provinsi diharapkan mampu mendorong percepatan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.
Program GratisPol (Gratis Pelayanan Kesehatan) menjadi salah satu program prioritas yang dikawal oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Agusriansyah menilai program ini akan sulit berjalan maksimal jika tidak ada keberlanjutan pendanaan yang merata, terutama bagi daerah yang sudah lebih maju pelaksanaannya.
Bontang dan Kutim merupakan contoh konkret yang sudah membuktikan kapasitas fiskal dan komitmen daerah terhadap kesehatan warganya. Karena itu, provinsi diminta tidak menganggap daerah ini tidak perlu dibantu lagi.
Dengan pendekatan insentif ini, diharapkan keadilan fiskal dalam layanan kesehatan bisa terjaga, serta memacu semua daerah untuk ikut mempercepat realisasi UHC.