Kutai Timur – Kendala permodalan masih menjadi persoalan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur. Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menyebut pemerintah telah menyediakan bantuan sebesar Rp25 juta, tetapi jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk mendukung pengembangan usaha secara optimal.
Selain permodalan, pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) penting agar usaha tidak berjalan monoton dan mampu menciptakan inovasi.
“Bantuan Rp25 juta itu bagus, tapi tidak cukup. Harus ada pelatihan atau seminar supaya pelaku UMKM bisa mengembangkan potensi dan bakatnya,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, fasilitas penunjang juga perlu diperbaiki. Banyak pelaku UMKM memiliki potensi besar, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana.
Dukungan berupa alat produksi, tempat pemasaran, dan akses distribusi menjadi langkah penting untuk membantu usaha kecil agar bisa bersaing di pasar yang lebih luas.
“Pelatihan dan sarana prasarana itu perlu ditingkatkan. UMKM harus bisa berkembang, bersaing, dan tidak monoton,” tambahnya.
UMKM dinilai sebagai salah satu motor utama ekonomi di Kutai Timur. Penguatan sektor ini diyakini tidak hanya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Jika didukung secara maksimal, UMKM di Kutai Timur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Pemerintah diharapkan segera mengalokasikan program-program strategis yang tidak hanya berfokus pada bantuan modal, tetapi juga peningkatan SDM dan infrastruktur pendukung.
“Dukungan ini tidak bisa setengah-setengah. UMKM perlu dilihat sebagai aset yang harus terus diberdayakan,” tutup Yusri.