Samarinda – Memasuki hampir 100 hari masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, apresiasi mulai berdatangan dari kalangan legislatif. Di tengah masa transisi pemerintahan yang penuh tantangan, program unggulan mereka dinilai menunjukkan arah perubahan yang menjanjikan, terutama di sektor pendidikan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, menilai program Gratispol dan Jospol yang menjadi janji kampanye pasangan Rudy–Seno mulai diimplementasikan secara bertahap. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak hanya berupaya membebaskan biaya SPP, namun juga mencakup kebutuhan mendasar siswa seperti seragam, buku, dan perlengkapan belajar lainnya.
“Kita salut terhadap program Gratispol dan Jospol-nya,” ujar Husni saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Meskipun realisasi kebijakan ini belum menyentuh seluruh pelajar di Kalimantan Timur, Husni menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Namun ia optimistis bahwa tahun depan hampir seluruh siswa akan merasakan manfaat dari pendidikan gratis secara menyeluruh.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan antara visi-misi kepala daerah dengan struktur birokrasi yang ada. Menurutnya, Rudy Mas’ud masih dalam tahap membangun sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar arah kebijakan bisa dijalankan serempak.
“Masa transisi itu belum memiliki kekuasaan penuh untuk mengintegrasikan programnya dengan instansi terkait. Sekarang sedang dicoba untuk dipacu agar OPD-OPD bisa berjalan seirama dengan arah baru,” jelas Husni.
Dalam hal efisiensi anggaran pendidikan, Husni menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap proyek-proyek fisik di Dinas Pendidikan yang dinilai kurang relevan, seperti pembangunan pagar dan toilet sekolah. Ia menyatakan bahwa anggaran harus lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur pembelajaran yang menunjang kualitas pendidikan.
“Kita ini ada efisiensi di Dinas Pendidikan, misalnya soal pembangunan pagar, toilet, dan lainnya. Itu yang kita minta agar dikembalikan ke prioritas pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai makna pendidikan gratis tidak seharusnya berhenti pada pembebasan SPP, melainkan harus mencakup seluruh kebutuhan dasar siswa untuk mendukung kesetaraan akses pendidikan.
“Bagaimana kemudian gratis sekolah yang benar-benar gratis. Bukan hanya gratis SPP-nya, tapi juga bajunya, bukunya, dan lain sebagainya. Itu semua diarahkan ke situ,” kata Husni.
Husni berharap konsolidasi internal pemerintahan bisa segera selesai agar program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa berjalan lebih efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kaltim.