Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dan BNNP Kaltim menyatukan tekad menghadang laju peredaran narkoba yang kian mencengkeram. Pertemuan keduanya di Balikpapan, Sabtu 12 Juli 2025 menjadi alarm kuat bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan senjata kolaborasi yang tajam dan menyeluruh.
Rapat kerja itu digelar menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap eskalasi peredaran narkotika di Kalimantan Timur. Komisi IV sebagai mitra strategis dalam isu sosial dan kesehatan mengajak BNNP Kaltim untuk merumuskan pendekatan terpadu, melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga masyarakat sipil.
“Peredaran narkoba di Kaltim sudah sangat mengkhawatirkan. Penanganannya tidak bisa sektoral, harus melibatkan semua pihak, pemerintah, aparat, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Hanya lewat kolaborasi kita bisa menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” tegas Baba, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim.
Kekhawatiran Baba merefleksikan keresahan publik yang makin sering disuarakan dalam diskursus sosial. DPRD Kaltim, melalui Komisi IV, mendorong agar instansi-instansi publik dan pendidikan menjadi garda depan pencegahan. Salah satu langkah nyata yang diusulkan adalah pelaksanaan tes urine rutin bagi pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelajar di sekolah-sekolah.
Baba menambahkan bahwa deteksi dini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kampanye strategis menciptakan lingkungan bersih narkoba sejak dini.
Sementara itu, Kepala BNNP Kaltim, Brigjen Pol Rudy Hartono, menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat program pencegahan dan penindakan. Ia mengungkapkan bahwa pola distribusi narkoba di wilayah ini kian kompleks dan dinamis, sehingga pendekatan adaptif sangat dibutuhkan.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki daya tangkal kuat terhadap jaringan narkotika,” ujar Rudy.
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan edukasi, layanan rehabilitasi, serta sistem pengawasan yang menyasar akar permasalahan.
Komisi IV juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan. Mereka mendesak BNNP untuk secara berkala memberikan laporan tren peredaran, wilayah rawan, hingga hasil operasi sebagai dasar intervensi yang lebih efektif.
Dalam penutup rapat, Baba menyatakan bahwa forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi awal dari upaya sistematis untuk mengisolasi Kalimantan Timur dari ancaman narkoba.
“Kami tidak ingin ini jadi rutinitas kosong. Ini komitmen bersama untuk menyelamatkan masa depan daerah,” pungkasnya.