Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mendesak agar kewenangan bantuan di sektor pertanian dan perkebunan dikembalikan ke tangan pemerintah daerah, bukan lagi sepenuhnya dikelola oleh pusat.
Menurutnya, kebutuhan petani di Kaltim sangat mendesak, tetapi tidak bisa langsung direspons karena pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan anggaran dalam hal bantuan. Hal ini, kata dia, membuat aspirasi masyarakat hanya berhenti pada daftar usulan tanpa tindak lanjut.
“Banyak usulan pertanian, tapi kami tidak membahas karena aturan kebijakan bantuan tanaman pangan dan perkebunan itu diambil oleh pusat,” kata Baharuddin, Rabu 9 Juli 2025.
Ia mengkritik sistem yang memusatkan semua urusan bantuan ke tingkat nasional, yang menurutnya tak akan mampu menjangkau kebutuhan petani secara menyeluruh dan tepat waktu.
“Saya yakin pusat tidak mampu membantu semua apa yang menjadi kebutuhan petani dan pekebun di Kaltim. Itu juga diakui,” tambahnya.
Baharuddin menilai, jika kewenangan dikembalikan, daerah akan lebih fleksibel dan cepat dalam menangani kebutuhan lapangan. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial, geografis, dan pertanian wilayah masing-masing.
“Kita meminta pasal yang mengatur itu diganti dan kewenangannya dikembalikan ke daerah. Artinya, provinsi dan kabupaten/kota bisa menganggarkan sendiri,” ujarnya menegaskan.
Ia menepis anggapan bahwa DPRD dan pemerintah daerah tidak peduli terhadap nasib petani. Menurutnya, niat untuk membantu selalu ada, namun dibatasi oleh regulasi yang tak memberi ruang tindakan langsung.
“Petani, kami minta maaf. Bukan berarti niat kami tidak mau membantu, tetapi aturan itu yang mengharuskan kami tidak bisa membantu,” ucapnya.
Ia berharap ada evaluasi serius dari pemerintah pusat agar peran daerah dalam mendistribusikan bantuan pertanian bisa diperkuat. Dengan demikian, masalah seperti keterlambatan benih, kelangkaan pupuk subsidi, hingga terbatasnya alat pertanian dapat segera ditangani oleh pihak yang lebih dekat dengan petani.
“Kami sangat ingin membantu langsung. Kalau kewenangan dikembalikan, kami bisa bergerak cepat,” tutupnya.