Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti bahwa sektor seperti UMKM dan pemanfaatan alur sungai, termasuk Sungai Mahakam, belum mendapat perhatian serius sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Sapto, ketergantungan berlebihan pada sektor pertambangan membuat struktur ekonomi Kaltim rawan krisis. Ia mendorong pemerintah daerah segera beralih mengembangkan sektor yang lebih berkelanjutan, seperti jasa, UMKM, dan optimalisasi potensi perairan daerah. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditemui di Gedung B Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025).
“Selama ini PAD kita masih terlalu berat di tambang, padahal potensi lain banyak. UMKM kita kuat, sektor jasa bisa ditumbuhkan, dan jangan lupa, alur sungai serta laut 0 sampai 12 mil itu belum dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Sapto mengungkapkan, hasil dari aktivitas ekonomi di alur Sungai Mahakam mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun dalam bentuk PNBP ke pemerintah pusat, namun tidak memberikan kontribusi langsung ke kas daerah. Ia menilai, dengan adanya kewenangan pelayanan, pemerintah daerah bisa mengajukan retribusi yang sah melalui regulasi daerah.
“Coba bayangkan, alur Sungai Mahakam itu setahun bisa menyumbang Rp350 miliar ke pusat dari PNBP, tapi kita di daerah tidak kebagian. Padahal kalau kita punya Perda dan sudah memberikan layanan, kita bisa tarik retribusi sah,” tambah Sapto.
Ia menyambut baik langkah Pemprov Kaltim yang tengah mengevaluasi Perda Pajak dan Retribusi. Menurutnya, ruang untuk menciptakan sumber PAD baru melalui layanan di sungai, seperti tambatan kapal dan pelabuhan kecil, sangat besar.
“Sudah ada dasar hukumnya. Tinggal komitmennya. Kalau kita bisa bangun tambatan kapal, pelabuhan kecil, atau layanan lain di bantaran Mahakam, sah-sah saja kita tarik retribusi. Ini potensi besar,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sapto juga menyoroti perlunya pembaruan di jajaran pengelola pendapatan daerah agar diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten.
“Kalau posisi strategis diisi orang yang kompeten, hasilnya pasti beda. Jangan lagi pakai pola siapa dekat siapa. Harus profesional,” ucapnya tegas.
Ia berharap, momentum pertengahan tahun ini bisa menjadi awal pembenahan tata kelola pendapatan daerah. Menurutnya, masa depan Kaltim terletak pada diversifikasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kita ingin Kalimantan Timur mulai membangun pondasi ekonomi yang lebih tahan krisis. Jangan terus-terusan bergantung pada tambang yang bisa habis. Kita perlu sektor baru yang menjanjikan dan menyentuh langsung masyarakat,” pungkasnya.