Samarinda – Upaya penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal dan premanisme mendapat perhatian khusus dari DPRD Kalimantan Timur. Lembaga legislatif daerah ini menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif mengawal proses penataan dan pengawasan ormas demi menjaga ketertiban dan iklim investasi di Benua Etam.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kemenko Polhukam dan unsur Forkopimda, di Gedung B Kesbangpol Kaltim Minggu, (11/5/2025).
Ia menyebut bahwa pemetaan menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas ormas di wilayah Kaltim akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Kita akan lakukan pemetaan dulu. Diidentifikasi, ormas-ormas mana saja yang selama ini memberi manfaat, mana yang justru bikin resah. Kalau ada yang bantu masyarakat, itu bagus. Tapi kalau ada yang nyambi pungli atau jadi backing kegiatan ilegal, itu harus diurus,” ujarnya.
Sapto menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat serta pelaku usaha harus menjadi prioritas. Mengingat Kalimantan Timur saat ini tengah menjadi pusat perhatian nasional sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka stabilitas sosial perlu dijaga secara serius.
“Kalau iklimnya nggak nyaman, investor bisa saja pindah arah. Jadi penting kita pastikan siapa saja yang terlibat kegiatan mengganggu investasi atau melanggar aturan, itu bisa ditindak oleh pihak berwenang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil bukanlah represif, melainkan berbasis pemetaan data dan pendekatan komunikatif. Ia berharap ormas-ormas yang beroperasi di daerah ini mampu menunjukkan kontribusi positif bagi masyarakat.
“Mapping itu penting. Kita perlu tahu dulu kondisi di lapangan seperti apa. Jangan semua disamaratakan. Ada juga ormas yang punya peran positif, membantu warga saat bencana, aktif dalam pendidikan, atau sosial,” tambahnya.
Menurutnya, peran DPRD dalam proses ini tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan eksekutif dan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum agar langkah penertiban berjalan efektif dan adil.
“Intinya, kita mau Kalimantan Timur tetap jadi daerah yang ramah untuk semua. Baik bagi masyarakat lokal maupun bagi mereka yang ingin membangun usaha dan investasi di sini,” tutupnya.