Kutim – Anggota Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), Mulyana, mengapresiasi capaian Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan untuk memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran sebesar Rp787,53 miliar masih dapat ditingkatkan. Kutai Timur tidak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan saja,” ujar Mulyana dalam sidang paripurna ke-27 di gedung DPRD Kutai Timur, Kamis (13/6/2024).
Mulyana menggarisbawahi pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, termasuk dari retribusi dan pajak daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penyertaan modal pada BUMD untuk mendapatkan dividen yang signifikan di masa mendatang.
Selain itu, Mulyana menekankan bahwa pendapatan transfer yang mencapai Rp7,67 triliun atau 103,12% dari anggaran sebesar Rp7,44 triliun harus digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Transparansi dalam penggunaan anggaran ini sangat penting agar benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam pandangan umumnya, Mulyana juga membahas alokasi belanja daerah.
“Belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun dan belanja modal sebesar Rp3,29 triliun harus lebih diprioritaskan untuk kepentingan aset bagi Kabupaten Kutai Timur, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Mulyana menyoroti perhatian terhadap belanja transfer sebesar Rp811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa. Ia meminta agar pemanfaatan dan penyerapan anggaran ini dicermati dengan seksama untuk memastikan desa-desa yang lebih membutuhkan mendapat prioritas.
“Capaian belanja daerah yang rata-rata di atas 80% merupakan indikasi positif, namun pemerintah harus lebih fokus pada penyelesaian hutang senilai Rp189,66 miliar sesuai aturan hukum yang berlaku. Pemerintah juga harus meningkatkan investasi dan pembiayaan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” lanjut Mulyana.
Mulyana mengakhiri pandangan umumnya dengan harapan agar pemerintah merespons positif masukan dari fraksi-fraksi. Ia juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
“Respon yang baik akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.