Samarinda – Jalan pendekat dari Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto yang semula digadang-gadang mampu menjadi solusi kemacetan Samarinda, kini justru terhenti. Alasannya: efisiensi anggaran.
Proyek strategis ini terpaksa tertunda akibat realokasi anggaran dan perubahan prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kelangsungan konektivitas transportasi, terutama saat terjadi banjir di jalur utama poros Samarinda-Bontang yang sering mengganggu lalu lintas.
“Pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV ke APT Pranoto sangat penting untuk mengurai kemacetan, terutama saat terjadi banjir yang sering melanda jalan poros Samarinda-Bontang,” ujar Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim di Gedung E DPRD, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan pentingnya percepatan penyediaan jalur alternatif menuju bandara sebagai bagian dari sistem transportasi terpadu yang mendukung kelancaran perjalanan masyarakat dan keberlangsungan operasional penerbangan.
Subandi, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, menyoroti dampak luas dari penundaan ini terhadap sektor ekonomi dan pariwisata. Akses yang terganggu diyakini bisa mengurangi ketertarikan wisatawan dan investor untuk berkunjung ke Samarinda maupun daerah penyangga lainnya.
Menurutnya, saat ini Samarinda sangat bergantung pada jalan poros utama, yang rentan terhadap kerusakan saat musim hujan. Jika jalur ini lumpuh, mobilitas menuju Bandara APT Pranoto pun terhambat parah.
Pemerintah Kota Samarinda sempat mencoba solusi alternatif dengan membangun akses dari kawasan Sambutan ke bandara. Namun, upaya ini pun terbentur pada kendala serupa, terbatasnya anggaran dan pergeseran fokus pembangunan.
“Anggarannya sangat terbatas, hanya sekitar Rp28 miliar. Sisa anggaran harus dibagi untuk wilayah Kukar, Samarinda, dan Mahulu,” ungkap Subandi, merujuk pada keterbatasan yang dihadapi UPTD Wilayah II Samarinda sebagai pengelola pemeliharaan jalan.
Melihat urgensi proyek ini, DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah konkret. Realisasi pembangunan jalan pendekat ini dianggap penting untuk memastikan aksesibilitas, mengurangi kemacetan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah di masa mendatang.