Samarinda – Anggota Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur Encik Wardani, menyoroti kesenjangan yang mencolok antara pertumbuhan ekonomi yang melonjak dan angka pengangguran yang masih tinggi di Kalimantan Timur.
Dalam rapat Paripurna pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (26/6/2024). Encik Wardani menyampaikan keprihatinannya terhadap realitas ini.
“Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,22 persen, seharusnya kita melihat penurunan signifikan dalam angka pengangguran. Namun kenyataannya, angka pengangguran hanya turun 5,31 persen dari target 6,50 persen,” ujarnya.
Anggota Komisi II itu juga mempertanyakan dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini terhadap berbagai lapisan masyarakat, khususnya rakyat menengah ke bawah.
Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi hasil pembangunan untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua warga Kalimantan Timur.
“Ini menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai memberikan dampak positif yang merata, terutama bagi rakyat bawah. Keadilan sosial harus menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi daerah,” pungkasnya.