Samarinda – Pendidikan belum merata, fasilitas disabilitas terbatas, dan teknologi belum menjangkau semua. Itulah sorotan tajam Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin (21/7/2025).
Fuad Fakhruddin, mewakili Fraksi Gerindra, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pendapat Gubernur Kaltim atas Raperda inisiatif DPRD. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan dan memperhatikan kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
Menurut Fraksi Gerindra, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan juga wadah membentuk karakter, budaya, dan ketakwaan generasi muda. Karena itu, pendidikan harus menjadi hak yang dijamin dengan kualitas yang layak dan pemerataan akses.
“Kami mendorong pembangunan manusia yang memiliki daya saing dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi berbasis lokal,” ujar Fuad.
Meskipun mengapresiasi kinerja Pemprov Kaltim dalam sektor pendidikan, Gerindra menyoroti adanya kesenjangan pendidikan di wilayah pedalaman. Minimnya jumlah guru bersertifikasi dan terbatasnya fasilitas sekolah menjadi masalah yang harus segera ditangani.
“Kami mencatat masih terdapat kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Selain itu, jumlah tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi juga masih tergolong minim,” kata Fuad.
Tak hanya fokus pada akses dan kualitas pendidikan, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan seni dan budaya lokal dalam kurikulum sebagai penguat identitas daerah. Mereka meyakini bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal akan menjadi pondasi bagi karakter generasi penerus Kalimantan Timur.
Selain itu, perhatian terhadap kelompok disabilitas juga mendapat porsi besar dalam pandangan fraksi. Gerindra mendorong agar seluruh perangkat daerah menyediakan sarana prasarana yang inklusif dan ramah disabilitas.
“Perhatian terhadap kelompok disabilitas bukan hanya wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran yang nyata,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya memberi perlindungan kepada anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan kelompok terdampak bencana. Menurut mereka, semua warga harus merasakan keadilan sosial dalam pembangunan daerah.
Di tengah era digital, transformasi teknologi dalam layanan pendidikan dan publik menjadi keharusan. Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemprov dalam memodernisasi pelayanan berbasis teknologi.
Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan visi legislatif dan eksekutif demi pembangunan berkeadilan. Fraksi Gerindra berharap pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan kelompok rentan menjadi prioritas dalam kebijakan daerah yang akan datang.