Samarinda – RPJMD Kalimantan Timur 2025–2029 bukan hanya lembar kerja birokrasi, melainkan penentu arah masa depan provinsi ini. Itulah pesan utama dari Fraksi Partai Golkar dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur, Senin (2/6/2025), saat menyampaikan tanggapan resmi terhadap penjelasan awal rancangan RPJMD yang diajukan Pemerintah Provinsi.
Melalui pernyataan politik yang dibacakan oleh anggota fraksi, Syarifatul Sya’diah, Golkar menggarisbawahi 13 catatan strategis sebagai refleksi atas tanggung jawab besar Kalimantan Timur dalam menopang pembangunan nasional dan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami menyampaikan pandangan kritis yang bertujuan membangun. Fraksi Golkar ingin memastikan bahwa visi dan misi pembangunan daerah ini benar-benar berdampak bagi masyarakat luas,” ujar Syarifatul.
Golkar mengapresiasi prosedur penyusunan RPJMD yang dinilai patuh hukum dan sejalan dengan agenda nasional. Namun mereka menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar administratif, melainkan pedoman strategis untuk membentuk kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar ialah validasi data penerima bantuan pendidikan dalam program Gratis Pol. Mereka menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial agar program unggulan ini tak menimbulkan kecemburuan antarwarga.
Dalam bidang lingkungan dan ekonomi, revitalisasi Sungai Mahakam menjadi sorotan. Fraksi Golkar meminta pemerintah tidak hanya menata DAS dari sisi ekologis, tetapi juga mengoptimalkan potensi ekonomi sungai tersebut. Mereka menuntut regulasi yang tegas untuk mendukung pelaksanaan lintas sektor yang efisien.
Golkar juga mengkritisi lemahnya perhatian terhadap sektor kebudayaan. Mereka menyarankan agar kebudayaan dipisahkan dari Dinas Pendidikan dan dibentuk menjadi dinas tersendiri agar pelestariannya lebih sistematis.
Masalah prestasi olahraga tak luput dari perhatian. Golkar menilai lemahnya sistem pembinaan menjadi penyebab utama turunnya prestasi atlet Kaltim. Mereka mengusulkan sistem pelatihan terpadu sejak usia dini dan kompetisi daerah berkala untuk menjaring talenta.
Soal infrastruktur, kondisi jalan provinsi yang rusak di wilayah pelosok dan perbatasan menjadi catatan kritis. Fraksi ini meminta alokasi anggaran yang lebih berpihak ke daerah terisolasi demi memperkuat konektivitas dan mempercepat mobilitas masyarakat dan barang.
Banjir yang kian meluas juga mendapat perhatian. Golkar mendesak penanganan terintegrasi antarwilayah dengan fokus pada tata ruang, alih fungsi lahan, dan drainase. Mereka menilai kolaborasi lintas kabupaten/kota sangat krusial untuk solusi jangka panjang.
Dalam bidang lingkungan hidup, Golkar menyoroti perlunya pendekatan edukatif, pengawasan ketat terhadap industri, serta pelibatan komunitas dalam menjaga kualitas lingkungan.
Isu ketahanan pangan juga mencuat. Golkar mencatat penurunan produksi beras sejak 2020. Untuk itu, mereka mendorong program swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan tidur, memperkuat teknologi pertanian, dan menarik minat generasi muda kembali ke sektor pertanian.
Fraksi Golkar menilai kapasitas fiskal Kaltim harus diperkuat agar program-program ambisius RPJMD bisa terwujud. Mereka menyarankan peningkatan PAD melalui inovasi fiskal, optimalisasi potensi pendapatan, serta kerja sama strategis dengan swasta dan pemerintah pusat.
Lebih jauh, mereka mengajak Pemprov Kaltim untuk membangun sinergi dengan provinsi-provinsi lain yang telah berhasil dalam sektor unggulan seperti pertanian dan pendidikan guna mempercepat transfer pengetahuan dan mendorong kerja sama lintas daerah.
Menutup tanggapannya, Fraksi Golkar mendesak penyelesaian tepat waktu pembahasan RPJMD agar OPD bisa segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Tanpa perencanaan berkualitas dan partisipasi multipihak, kata Syarifatul, pembangunan Kalimantan Timur akan menghadapi banyak hambatan.