Samarinda – Seruan untuk mengakhiri ketimpangan akses pendidikan kembali menggema dari Gedung DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba menyuarakan dukungan penuh terhadap rencana penambahan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan.
Ia menyebut langkah ini sebagai keniscayaan agar tidak ada lagi anak didik yang tersingkir dari pendidikan bermutu hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Rencana pembangunan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) baru dan pengembangan fasilitas SMK Negeri 5 Balikpapan dinilai sebagai upaya strategis menjawab persoalan klasik yang kerap terjadi tiap tahun ajaran baru. Permasalahan tersebut tak lain adalah daya tampung sekolah yang tak sebanding dengan lonjakan jumlah pendaftar di kota berpenduduk padat seperti Balikpapan.
“SMK Negeri 5 Balikpapan punya lahan cukup luas. Ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel), tapi juga membuka opsi membangun sekolah baru,” ujar Baba baru-baru ini..
Pernyataan ini merujuk pada ketersediaan lahan seluas 16 hektare milik SMK Negeri 5 Balikpapan yang dinilainya sebagai peluang besar untuk mengembangkan kapasitas pendidikan. Menurut Baba, keberadaan lahan itu bukan hanya aset fisik, melainkan kunci penting untuk menghadirkan solusi jangka panjang atas keterbatasan ruang kelas.
Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap muncul di wilayah urban seperti Balikpapan, diakui Baba, sebagian besar berakar pada ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dan daya tampung SMA/SMK negeri yang tersedia.
Baba menambahkan bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang membatasi maksimal 36 siswa per kelas memang bertujuan menjaga mutu pembelajaran. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut mempersempit ruang gerak sekolah-sekolah negeri dalam menampung siswa baru, apalagi di daerah dengan tingkat migrasi dan urbanisasi tinggi.
“Aturan membatasi maksimal siswa per kelas sebanyak 36 orang, baik di jenjang SMA maupun SMK, guna menjaga kualitas pembelajaran,” jelasnya.
Karena itu, Baba menekankan bahwa perlu pendekatan komprehensif dan tidak semata-mata menambah ruang kelas. Ia mendorong agar pemerintah daerah bersama dinas pendidikan mempertimbangkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di kawasan-kawasan permukiman padat dan berkembang pesat.
Menurutnya, membangun sekolah di lokasi-lokasi strategis akan memperkuat sistem pemerataan akses pendidikan serta mengurangi tekanan pada sekolah-sekolah yang saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas.
Lebih jauh, Baba mengingatkan bahwa masa depan sumber daya manusia Kalimantan Timur sangat ditentukan oleh langkah-langkah konkret yang diambil hari ini. Kualitas pendidikan yang merata, lanjutnya, bukan hanya persoalan infrastruktur, tapi juga cermin dari keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.
“Jangan menunggu sampai semua sekolah penuh sesak. Kita harus bergerak cepat demi masa depan anak-anak kita,” tegas Baba.
Ia berharap rencana pembangunan sekolah baru dan pengembangan fasilitas pendidikan di Balikpapan segera direalisasikan. Dengan begitu, tidak ada lagi anak-anak yang terpinggirkan hanya karena persoalan ruang belajar.
Upaya ini pun menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi seluruh warga Kaltim. Bagi Baba, pendidikan bukan sekadar layanan, tetapi investasi jangka panjang yang tidak boleh ditawar-tawar.