Kutim – Anggota DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan Silpa yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat perjalanan dinas yang tidak terealisasi secara optimal.
Hepnie menyoroti perlunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penyebab masalah tersebut.
“Perjalanan dinas selalu menghasilkan Silpa besar dari tahun ke tahun, ini merupakan indikasi adanya masalah yang perlu dipelajari lebih lanjut oleh Bapeda,” ujar Hepnie belum lama ini.
Ia juga menunjukkan keprihatinannya terhadap kemungkinan over estimasi dalam alokasi anggaran yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
Hepnie menyarankan agar Bapeda melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil lapangan.
“Kami minta Bapeda untuk memeriksa dengan teliti. Bisa jadi anggarannya terlalu besar sehingga tidak bisa diserap sepenuhnya. Perlu ada penekanan dan evaluasi yang lebih mendalam, dengan Bapeda memainkan peran leading dalam hal ini,” tambahnya.
Hepnie juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang untuk tahun 2025, dengan fokus pada tujuan dan urgensi dari setiap alokasi anggaran.
“Kami berharap agar di tahun 2025, rencana anggaran sudah jelas arahnya. Jika ada tiga urgensi, maka anggaran harus dialokasikan secara proporsional atau dibatasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya,” tegasnya.
Dalam konteks kerja DPRD, Hepnie menyoroti pentingnya dukungan dalam hal perjalanan dinas sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota legislatif.
“Sangat penting bagi DPRD untuk diberikan kelonggaran dalam perjalanan dinas agar kami dapat menjalankan tugas dengan baik,” pungkas eapnie.