Kutim – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar dibanding beberapa kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan luas wilayah yang signifikan dan potensi ekonomi yang besar, APBD Kutim seharusnya mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
Selain itu, kontribusi dari perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga harapannya dapat membantu daerah. Namun, kondisi infrastruktur jalan di Kutim seringkali mengalami kerusakan dalam waktu singkat setelah pembangunan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Jimmi, menyatakan bahwa masalah infrastruktur jalan ini bisa diatasi jika semua pihak saling bekerja sama. Namun, tanggung jawab terkait perawatan jalan seringkali dilempar ke pihak lain, sehingga tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab.
“Misalnya pengangkutan alat dari sawit. Jadi secara ini mereka tidak bertanggung jawab karena itu koperasi yang punya kerjaan itu, itu pun rental kan,” jelas Jimmi.
Wakil Ketua Komisi C itu menekankan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah karena muatan kendaraan yang melebihi kapasitas. Perusahaan sawit yang bersangkutan seringkali tidak mengawasi kendaraan pengangkut sawit dengan baik.
“Ada beberapa segmen gitu loh yang punya peran di situ,” sambungnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Jimmi mengusulkan penerapan jembatan timbang mobile guna mengontrol muatan kendaraan yang melintasi jalanan di Kutim.
“Jadi timbangan mobile yang kita harapkan,” ujar Jimmi.
Menurutnya, dengan adanya timbangan mobile, pengawasan bisa dilakukan secara fleksibel di lokasi-lokasi yang padat dengan lalu lintas kendaraan berat.
Lebih lanjut, Jimmi juga menyebutkan bahwa pihaknya telah membicarakan terkait implementasi jembatan timbang mobile tersebut. “Kalau mobile kan bisa kemana-mana dia. Yang mana padat angkutannya di situ,” imbuhnya.
Terakhir, Jimmi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan mengontrol muatan kendaraan untuk mencegah kerusakan jalan. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan infrastruktur jalan tetap terawat dan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat.