Samarinda – Putusnya jalan nasional di Kilometer 28 wilayah Batuah mengundang kekhawatiran akan efek berantai pada ruas-ruas jalan provinsi di Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, meminta Dinas PUPR-PERA provinsi segera mengambil langkah strategis sebelum kerusakan meluas.
Insiden terputusnya jalan tersebut tidak hanya memutus akses utama, tetapi juga diperkirakan akan mengalihkan arus kendaraan ke jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Samboja, Muara Jawa, hingga Sanga-Sanga. Jika tidak diantisipasi, potensi kemacetan hingga percepatan kerusakan jalan menjadi ancaman nyata.
“Kita sudah minta Dinas PUPR, khususnya Bidang Bina Marga, untuk segera berkoordinasi dengan BBPJN. Jalan putus ini mengganggu akses warga, dan kita perlu menyiapkan alternatif,” kata Reza Fachlevi saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Reza menjelaskan, ruas jalan provinsi di sekitar kawasan terdampak berisiko menanggung lonjakan volume kendaraan yang sebelumnya menggunakan jalur nasional. Jika kondisi ini berlangsung lama, infrastruktur yang tengah diperbaiki bisa rusak kembali sebelum waktunya.
“Kalau tidak cepat diantisipasi, ruas-ruas di Samboja sampai Sanga-Sanga akan menanggung beban lebih berat dari biasanya. Itu sebabnya kita minta ini ditangani dari sekarang,” tegasnya.
Tidak hanya kepada Dinas PUPR, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dari Dinas Perhubungan. Terutama terhadap kendaraan bertonase besar serta truk ODOL (Over Dimension Over Loading) yang kerap menjadi biang kerusakan jalan.
“Kita tahu kendaraan ODOL ini mempercepat kerusakan jalan. Jadi saya minta Dishub bisa lebih aktif mengawasi lalu lintas truk dan kendaraan berat lainnya yang melintas di jalan-jalan provinsi,” ujar Reza.
Ia menekankan bahwa jalan yang sudah dibangun dengan anggaran besar tidak akan bertahan jika tidak ada pengawasan lalu lintas yang memadai. Banyak ruas provinsi saat ini dalam tahap pemeliharaan, dan kehadiran kendaraan berat bisa membuat upaya perbaikan menjadi sia-sia.
“Kalau kendaraan berat dibiarkan lewat tanpa kontrol, kerusakannya bisa berulang. Kita tidak ingin perbaikan yang sudah dilakukan jadi sia-sia,” tambahnya.
Reza mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga instansi teknis, untuk bergerak cepat dan tanggap. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga agar tidak terganggu lebih jauh.