Samarinda – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, menyoroti minimnya bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Dua daerah itu memegang peran vital sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Abdurahman mengungkapkan bahwa alokasi bankeu untuk 2025 hanya sekitar Rp200 miliar lebih, jumlah yang dinilainya belum mampu mengatasi kebutuhan pembangunan jalan yang semakin mendesak. Ia pun mendesak adanya penambahan dana dalam APBD Provinsi tahun-tahun mendatang, guna menunjang konektivitas antarwilayah yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan IKN.
“Bankeu untuk 2026 belum tahu, tapi 2025 ini sekitar Rp200-an miliar. Harapan saya tentu ada penambahan, harus ada peningkatan,” ujar Abdurahman, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan bahwa penambahan ini bukan hanya demi menjawab tuntutan warga di dapilnya, tetapi juga bentuk tanggung jawab daerah dalam menopang proyek strategis nasional.
Abdurahman menyebut bahwa ada tujuh anggota DPRD dari dapil tersebut, dengan komposisi empat dari Paser dan tiga dari PPU. Meski demikian, ia menyatakan seluruh anggota bekerja kolektif memperjuangkan kemajuan wilayah penyangga.
“Penajam juga bosnya harus bertambah karena sumber anggarannya dari provinsi. Kalau tidak, pembangunan infrastruktur jalan bisa terlambat,” lanjutnya.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan jalan di dua kabupaten itu akan berakibat pada terhambatnya logistik dan mobilitas masyarakat. Terutama dalam konteks mendukung aktivitas IKN yang kini menjadi prioritas nasional.
Ia juga menyoroti status banyak ruas jalan strategis di Paser dan PPU yang masih tergolong jalan non-provinsi. Hal ini menghambat masuknya pendanaan dari anggaran provinsi.
Menurut Abdurahman, situasi ini bisa teratasi jika ada revisi status jalan atau perluasan skema bantuan keuangan daerah.
“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga lambat. Maka Bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” pungkasnya.